Jawaban Modul 4 HASAN TRIYAKFI (292007025)

JAWABAN MODUL IV
NOMOR 1-28
Nama ;HASAN TRIYAKFI
NIM ;292007025

1). Makna konsep “dari rakyat” dalam definisi tentang demokrasii yaitu bahwa rakyat merupakan sumber kehendak dalam pembentukan negara, rakyat adalah pihak yang berkehendak mengorganisasikan diri dalam sebuah negara guna mewujudkan cita-cita pribadi maupun cita-cita bersama.

2). Makna konsep ”untuk rakyat” dalam definisi tentang demokrasi yaitu bahwa rakyat adalah pihak yang menikmati hasil pelaksanaan dan pengawasan kebijakan dari pemerintah.

3). Prinsip ”konsultasi pada rakyat” dalam demokrasi berarti bahwa dalam membuat maupun melaksanakan kebijakan-kebijakan, pemerintah harus memperhatikan kepentingan-kepentingan dari rakyat, kebijakan-kebijakan tersebut harus sesuai dengan kehendak dan aspirasi rakyat.

4). Prinsip “kesamaan dalam politik” dalam demokrasi berarti bahwa dalam negara demokrasi, setiap warga negara mempunyai kesempatan dan hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik.

5). Hak mayoritas menurut prinsip mayoriti rule antara lain :
- Berhak mengambil keputusan.
- Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

6). Kewajiban mayoritas menurut prinsip mayority rule :
- Tidak boleh memaksakan pendapat untuk menghancurkan minoritas.
- Menggunakan kemampuan “political sense’nya, untuk tidak menghancurkan harapan kaum minoritas.
- Bertindak cermat dan adil agar kesatuan bangsa tetap dipertahankan walau terdapat perbedaan.

7). Hak minoritas menurut prinsip mayority rule :
- Didengar dan dipertimbangkan aspirasinya.
- Ikut dalam pengambilan keputusan.

8). Kewajiban minoritas menurut prinsip mayority rule :
- Menerima keputusan yang telah dicapai bersama, walaupun tidak sesuai dengan aspirasinya.
- Ikut menjaga integritas (persatuan kesatuan) bangsa.

9). Perbedaan mayoritas-minoritas permanen dengan mayoritas-minoritas tidak permanen adalah :
- Mayoritas-minoritas permanen merupakan kelompok yang terbentuk atas dasar suatu ciri permanen, misalnya agama, ras, etnisitas, dan lain-lain. Sedangkan mayoritas-minoritas tidak permanen merupakan kelompok mayoritas-minoritas yang terbentuk atas dasar ciri-ciri yang tidak permanen, misalnya keanggotaan dalam partai politik, dan lain-lain.

10). Dasar terbentuknya mayoritas-minoritas permanen adalah ras, agama, bahasa, etnisitas, dan ciri-ciri permanen lainnya.

11). Cara melindungi kepentingan minoritas permanen antara lain :
· Memberikan hak veto kepada minoritas.
· Memberikan perwakilan proporsional kepada kelompok minoritas.
· Memberikan otonomi khusus pada minoritas.
12). Perbedaan pemerintahan demokrasi dengan pemerintahan diktator :
· Demokrasi :
- Rakyat memegang kedaulatan / kekuasaan tertinggi dalam negara.
- Warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam bidang politik.
- Dalam pengambilan keputusan, ada prinsip konsultasi kapada rakyat.
· Diktator :
- Kekuasaan tertinggi dipegang oleh satu orang / sekelompok kecil elit.
- Warga negara tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berpolitik.
- Tidak ada konsultasi kepada rakyat dalam pengambilan keputusan.

13). Karakteristik pemerintahan diktator adalah :
- Mempunyai sebuah ideologi resmi yang mencakup segala aspek keberadaan manusia, baik aspek kehidupan fisik maupun rohani manusia.
- Mempunyai 1 partai tunggal, yang biasanya dipimpin oleh satu orang.
- Negara mengawasi seluruh kegiatan penduduk melalui sistem pengawasan polisi teroris yang memanfaatkan teknologi modern.
- Penguasa memonopoli semua media massa.
- Penguasa memonopoli seluruh kekuatan bersenjata.
- Pengendalian terpusat seluruh kegiatan ekonomi yang semula ada di tangan swasta oleh pemerintah melalui jajaran birokrasinya.

14). Makna demokrasi menurut sila kesatu Pancasila adalah bahwa demokrasi berdasarkan Pancasila menolak ateisme maupun propaganda untuk menyebarkan luaskan ateisme.

15). Makna demokrasi berdasarkan sila ketiga Pancasila adalah bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus mengutamakan integrasi (persatuan kesatuan) bangsa dan tumpah darah Indonesia. Semua perselisihan faham konflik harus diselesaikan dengan semangat menjaga persatuan kesatuan bangsa.

16). Makna demokrasi berdasarkan sila kelima Pancasila adalah bahwa demokrasi berdasarkan Pancasila harus dipergunakan atau diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan demokrasi bukan hanya demokrasi politik, melainkan juga demokrasi sosial dan ekonomi.

17). Alasan mengapa demokrasi belum bisa dijalankan pada masa awal kemerdekaan adalah :
· Usaha bangsa Indonesia untuk membangun dan menegakkan sistem pemerintahan demokrasi terhambat oleh usaha Belanda untuk menguasai kembali Indonesia.
· Adanya kesibukan untuk mempertahankan eksistensi negara Indonesia dari rongrongan penjajah Belanda, sehingga agenda-agenda demokrasi belum bisa dilaksanakan.

18). Hal-hal negatif dari pelaksanaan demokrasi Liberal tahun 1950-an :
- Usia ( masa kerja ) rata-rata kabinet yang pendek menyebabkan banyak kebijaksanaan pemerintahan jangka panjang tidak dapat terlaksana.
- Terjadi ketidak serasian hubungan dalam tubuh angkatan bersenjata sesudah terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 yang mengancam persatuan kesatuan bangsa.
- Terjadi perdebatan terbuka antara presiden Soekarno dengan tokoh masyumi Isa Anshary, tentang penggantian Pancasila dengan dasar negara yang lebih Islami akan merugikan umat agama lain atau tidak.
- Masa kegiatan kampanye yang panjang ( 1953-1955 ) mengakibatkan meningkatnya ketegangan sosial di masyarakat.
- Kebijaksanaan beberapa perdana menteri yang cenderung ingin bersifat menguntungkan partainya sendiri sering menimbulkan kerugian bagi perekonomian nasional.
- Pemerintah pusat mendapat tentangan dari daerah-daerah.

19). Hal-hal positif dari pelaksanaan demokrasi Liberal antara lain :
- Badan-badan pengadilan menikmati kebebasan yang besar dalam menjalankan fungsinya.
- DPR berfungsi dengan baik, banyak hal yang dapat diselesaikan bersama dengan pemerintah.
- Kebebasan pers dijamin, sehingga banyak variasi media massa.
- Pemerintah berhasil melaksanakan program-programnya seperti dalam bidang pendidikan, meningkatkan produksi dll.
- Jumlah sekolah bertambah dengan pesat, sehingga terjadi peningkatan status sosial yang cepat pula.
- Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan-pemberontakan.
- Hanya ada sedikit ketegangan di antara umat beragama.
- Minoritas tionghoa mendapat perlindungan efektif dari pemerintah.
- Indonesia mendapat nama baik di dunia internasional, sebagai pemimpin gerakan Non-Blok.

20). Hal-hal negatif dari pelaksanaan demokrasi terpimpin ( 1959-1966 ) antara lain :
- Adanya pelanggaran prinsip “kebebasan kekuasaan kehakiman”.
- Terjadi pengekangan hak-hak asasi warga negara di bidang politik (berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat).
- Pelampauan batas wewenang oleh presiden.
- Pembentukan lembaga negara ekstra konstitusional.
- Adanya pengutamaan fungsi pimpinan ( presiden ).

21). Hal-hal positif pelaksanaan demokrasi terpimpin antara lain :
- Keberhasilan pemerintah menumpas pemberontakan DI/TII yang telah berlangsung selama 14 tahun.
- Keberhasilan meyatukan Irian Barat ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi setelah sekian lama menjadi sengketa dengan pihak Belanda.

22). Hal-hal negatif dari pelaksanaan demokrasi Pancasila masa orde baru yaitu :
- Terjadinya pembatasan hak-hak politik rakyat.
- Pemusatan kekuasaan di tangan presiden.
- Adanya pemilu yang tidak demokratis.
- Pembentukan lembaga ekstra kontitusional.
- Banyak terjadi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme ( KKN ).

23). Hal-hal positif dari pelaksanaan demokrasi Pancasila masa orde baru :
- Perekonomian Indonesia membaik selama masa orde baru.
- Pertumbuhan ekonomi makro dan keberhasilan program KB telah meningkatkan GNP perkapita Indonesia.
- Pemerintah secara signifikan berhasil membangun infrastruktur fisik secara nasional.
- Terjadi keberhasilan yang besar di sektor pertanian dan sosial.
- Pemerintah berhasil mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

24). Hal-hal negatif dari pelaksanaan demokrasi selama masa transisi antara lain :
- Berkembangnya rezim oligarkhi yang kleptokratik.
- Terjadinya ketidakpastian, yaitu tatanan politik lama sudah hendak ditinggalkan, namun tatanan yang baru juga belum begitu jelas.
- Kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial baru belum terkonsolidasi dengan baik, sementara sisa-sisa kekuatan politik, ekonomi dan sosial masih bertahan.

25). Hal-hal positif pelaksanaan demokrasi selam masa transisi :
- Kehidupan ketatanegaran RI telah ditata agar lebih sesuai dengan cita-cita pemerintahan demokrasi.
- Demokrasi di bidang politik sudah mulai berjalan, hal itu dapat dilihat dari adanya pengembangan sistem multi partai, yang menjamin kedaulatan dan kemandirian partai.
- Kebebasan pers telah dicoba-tegakkan.

26). Menurut pendapat saya, Indonesia lebih cocok diperintah dengan cara demokratis, karena sudah sejak awal bangsa Indonesia telah mencita-citakan kehidupan yang demokratis, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

27). Menurut saya usaha pemerintah RI dalam melindungi minoritas permanen sudah cukup baik, pemerintah sudah tidak lagi menganaktirikan kelompok minoritas permanent,tetapi memang belum sepenuhnya maksimal,karena pada kenyataannya masih banyak ketegangan yang terjadi di masyarakat antara kelompok mayoritas dan minoritas permanent.

28). Praktek-praktek kekerasan setelah pemilihan kepala daerah secara langsung menurut saya merupakan tindakan yang tidak baik, karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip demokrasi di Indonesia.

valentina devi savitri s1 pgsd kelas a

Valentina Devi Savitri

292007006

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

MATERI IV

1. Makna konsep “dari rakyat “ dalam definisi tentang demokrasi :

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana rakyat mempunyai kedudukan utama, yaitu pemilik kekusaan tertinggi di negara yang bersangkutan

( Hak memerintah yang dimiliki pemerintah berasal dari rakyat) dan rakyat adalah pihak yang berkendak mengorganisasikan diri dalam sebuah negara guna mewujudkan cita-cita pribadi maupun cita-cita bersama mereka, rakyat juga merupakan umber kehendak pembentukan negara. Maka dalam hal ini demokrasi disebut sebagai pemerintahan dai rakyat.

2. Makna konsep “ untuk rakyat “ dalam definisi tentang demokrasi :

Ketika kebijakan pemerintah yang berasal dari rakyat itu membuahkan hasil maka rakyat pulalah yang menikmati hasil pelaksanaan dan pengawasan kebijakan pemerintah tersebut. Jadi dalam hal ini demokrasi disebut sebagai pemerintahan untuk rakyat.

3. Pengertian prinsip “ konsultasi pada rakyat “ dalam demokrasi :

Prinsip konsultasi pada rakyat merupakan konsekuensi logis dari prinsip konsultasi rakyat.

Maksudnya : segala kebijakan pemerintah itu bukan berdasarkan pada kehendak pejabat pemerintah itu sendiri melainkan pada kehendak rakyat. Bila kebijakan yang sesuai dengan kehendak rakyat tersebut sudah ditetapkan, mak pemerintah wajib melaksanakanya secara tanggung jawab.

4. Pengertian prinsip “ persamaan dalam politik “ dalam demokrasi :

Dalam negra demokrasi stiap warganegara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik.

Persamaan politik berarti pesamaan berpartisipasi, bukan persamaan partisipasi nyata warga masyarakat, tidak ada kesamaan tingkat partisipasi warganegara dalam kehidupan demokrasi. Karena kemampuan dan kemauan warga negara dalam memanfaatkan kesempatan berpartisipasi politik itu berbeda satu dengan lainya. Asalkan stiap warganegara memiliki kesempatan sam untuk berpartisipasi sesuai dengan kehendak dan kemampuannya maka prinsip persamaan politik telah terpenuhi.

5. Hak mayoritasmenurut prinsip majority rule :

Mayoritas berhak mengambil keputusan dengan tidak mengabaikan kepentingan minoritas.

6. Kewajiban mayoritas menurut prinsip majority rule :

Mayoritas mempunyai kewajiban untuk selalu mengingat bahwa minoritas adalah bagian dari rakyat yang harus dipertimbangkan hak dan aspirasinya.

7. Hak minoritas menurut prinsip majority rule :

Minoritas berhak untuk memperjuangkan aspirasinya.

8. Kewajiban minoritas menurut prinsip majority rule :

Ikut serta melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan dan mematuhi segala peraturan-peraturan yang ada .

9. Perbedaan antara mayoritas-minoritas permanen dengan mayoritas-minoritas tidak permanen :

Mayoritas-minoritas permanen terbentuk atas dasar ras, agama, bahasa, etnisitas atau sesuatu ciri permanen lainnya, sedangkan mayoritas-minoritas tidak permanen itu terbentuk atas dasar persamaan kewarganegaraan

10. Dasar tebentuknya mayoritas-minoritas permanen :

Kelompok mayoritas-minoritas permanen terbentuk atas dasar ras, agama, bahasa, etnisitas atau sesuatu ciri permanen lain.

10. Cara melindumgi kepentingan minoritas permanen dalam negara demokrasi :

    1. memberi prwakilan proporsional kepada kelompok minoritas.

    2. memberi hak veto kepada minoritas.

    3. Memberikan otonomi khusus bagi minoritas.

12. Perbedaan pemerintahan demokrasi dengan pemerintahan kediktatoran :

Pemerintahan demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dicirikan oleh adanya kompetisi di antara individu dan kelompok organisasi untuk memperebutkan kekuasaan pemerintahan secar teratur dan tanpa kekerasan, adanya partisipasi politik dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan pemerintahan melalui pemilihan bebas,berkala, dan tanpa diskriminasi sosial, adanya kebebasan politik dan kebebasan sipil seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan mendirikan dan menjadi anggota organisasi. Sedangkan pemerintahan kediktatoran adalah sistem pemerintahan yang dicirikan oleh adanya sati ideologi resmi, adanya satu partai tunggal, pengawasan kegiatan masyarakat, monopoli media massa dan kekuatan bersenjata serta pengendalian terpusat kegiatan ekonomi.

12. Karakteristik pemerintahan didaktor :

    1. negara ditaktor mempunyai sebuah ideologi resmi yang mencakup segala aspek keberadaan manusia, mengatur aspek kehidupan fisik maupun rohani manusia. Setiap warga masyarakat harus tunduk pada ideologi itu.

    2. Negara didaktor hanya mempunyai satu partai massa tunggal, yang biasanya dipimpin olehsatu orang. Walaupun warga partai itu hanya mencangkup sebagian kecil penduduk, namun artai tersebut bertindak selaku penafsir tunggal ideologi resmi.

    3. Negara mengawasi seluruh kegiatan penduduk melalui sistem pengawasan polisi teroris yang memanfaatkan teknologi modern.

    4. Penguasa memonopoli semua media massa.

    5. Penguasa memonopoli seluruh kekutan bersenjata.

    6. Pengadilan terpusat seluruh kegiatan ekonomi yang semula ada di tangan swasta oleh pemerintah melalui jajaran birokrasinya.

12. Makna demokrasi berdasarkan sila kesatu Pancasila :

Berdasar sila Ketuhanan Yang Maha Esa maka demokrasi berdasarkan Pancasila menolak atheisme maupun propaganda untuk menyebarluaskan atheisme. Para pemeran politik / pemimpin negara dituntut agar mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu mereka juga harus mengembangkan sikap toleransi antarpemeluk agama dalam segala kegiatan hidup bernegara.

12. Makna demokrasi berdasarkan sila ketiga Pancasila :

Karena dijiwai oleh sila Persatuan indonesia maka pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus mengutamakan integrasi ( persatuan kesatuan ) bangsa dan tumpah darah Indonesia. semua perselisihan faham atau konflik harus diselesaikan dengan semangat menjaga persatuan kesatuan bangsa.

12. Makna demokrasi berdasarkan sila kelima Pancasila :

Demokrasi di Indonesia juga dijiwai dan diwarnai oleh sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. dengan demikiandemokrasi berdasarkan pancasila harus dipergunakan atau diarahakan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. ini berarti bahwa demokrasi berdasarkan Pancasila bukan hanya demokrasi politik melainkan juga demokrasi sosial dan ekonomi.

12. Alasan mengapa demokrasi belum dapat dijalankan pada masa awal

kemerdekaan :

pengembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut seiring dinamika kehidupan politik di negeri ini. Di awal kemerdekaan demokrasi belum dapat dijalankan karena bangsa Indonesia harus menghadapi Belanda yang akan kembali menjajah Indonesia.

12. Hal-hal negatif dari pelaksanaan demokrasi liberal di tahun 1950-an :

    1. Usia ( masa kerja ) rata-rata kabinet yang pendek menyebabkan banyak

kebijaksanaan pemerintahhan jangka panjang tidak dapat terlaksana.

2. Terjadi ketidak-serasian hubungan dalam tubuh angkatan brsenjata

sesudah terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952. sebagian anggota ABRI

condong ke kabinet Wilopo, sebagian condong ke Presiden Soekarno.

Hal ini mengancam persatuan kesatuan bangsa.

3. Tejadi perdebatan tebuka antara Presiden Soekarno dengan tokoh

Masyumi Isa Anshary, tentang apakah penggantian pancasila dengan dasar negara yang lebih islami akan merugikan umat Kristen dan Hindu ataukah tidak. Dengan demikian konsesus tentang tujuan-tujuan negara terusik, di samping timbul kesan adanya ketegangan antara penguasa

( Presiden ) dengan umat Islam.

4. masa kegiatan kampanye pemilu yang berkepanjangan ( 1953-1955 )

mengakibatkan meningkata=nya ketegangan sosial di masyarakat.

5. Kebijaksanaan beberapa perdana menteri yang cenderung ingin atau

bersifat mengutungkan partainya sendiri sering menimbulkan kerugianbagi perekonomian nasional. Di samping itu jabatan-jabatan pemerintah menjadi ajang rebutan partai-partai yang berkuasa.

12. Hal-hal positif dari pelaksanaan demokrasi liberal di tahun 1950-an

    1. badan-badan pengadilan menikmati kebebasan yang besar dalam menjalankan fungsinya, termasuk dalam kasus-kasus yang menyangkut menteri, pimpinan militer, maupun pimpinan-pimpinan partai.

    2. DPR berfungsi dengan baik. Banyak hal dapat diselesaikan bersama dengan pemerintah.

    3. Pers bebas sehingga banyak variasi isi mass media, ada banyak kritik di surat kabar terutama dalam kolom kartun dan pojok.

    4. Selama masa itu pemerintah berhasil pula melaksanakan progam-progamnya seperti dalam bidang pendidikan, peningkatan produksi, peningkatan tingkat eksport maupun dalam mengendalikan inflasi.

    5. Jumlah sekolah bertambah dengan pesat sehingga terjadi peningkatan status sosial yang cepat.

    6. Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberonyakan-pemberontakan.

    7. Hanya ada sedikit ketegangan di antara umat beragama.

    8. Minoritas Tionghoa mendapat perlindungan efektif dari pemerintah.

    9. Indonesia mendapat nama baik di dunia internasional.

12. Hal-hal negatif dari pelaksanaan demokrasi terpimpin tahun 1959 s/d 1965 :

    1. Pelanggaran prinsip “ kebebasan kekuasaan kehakiman “.

    2. Pengekangan hak-hak asasi warganegara di bidang politik ( berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat )

    3. Pelampauan batas wewenag

    4. Pembentukan lembaga negara ekstra konstitusional

    5. Pengutamaan fungsi pimpinan ( Presiden )

12. Hal-hal positif dari pelaksanaan demokrasi terpimpin tahun 1959 s/d 1965 :

    1. keberhasilan pemerintah menumpas pemberontakan DI/TII yang telah

berlangsung selama hampir 14 tahun.

2. keberhasilan menyatukan Irian Barat ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi

setelah cukup lama menjadi sengketa dengan pihak Belanda.

12. Hal-hal negatif dari pelaksanaan demokrasi Pancasila di masa orde baru :

    1. Pembatasan hak-hak politik rakyat

    2. Pemusatan kekuasaan di tangan Presiden

    3. Pemilu yang tidak demokratis

    4. Pembentukan lembaga ekstra konstitusional

    5. Korupsi, Kolusi,dan Nepotisme ( KKN )

12. Hal-hal positif dari pelaksanaan demokrasi Pancasila di masa orde baru :

    1. Perekonomian Indonesia membaik selama pemerintahan Soeharto.

    2. Pemerintahan orde baru telah signifikan membangun infrastruktur fisik secara nasional.

    3. Sektor pertanian juga menunjukkan keberhasialan yang besar.

    4. Dari sisi indikator sosial Indonesia juga cukup berhasil namun tak semenonjol prestasi di bidang ekonomi makro.

    5. Tingkat keberhasilan pengentasan kemiskinan merupakan salah satu keberhasilan yang paling baik dari pemerintahan orde baru

12. Hal-hal negatif dari pelaksanaan demokrasi pancasila masa transisi

( 1988 – sekarang ) :

1. tercerai berainya elit politik nasional maupun lokal

2. partai politik lebih berfungsi sebagai “pembunuh “ ketimbang sebagai pengembang demokrasi

3. militer dan birokrasi yang menghalangi jalan demokrasi

4. maraknya kekerasan terhadap civil society oleh kelompok-kelompok kekersan di masyarakat.

25. Hal-hal positif dari pelaksanaan demokrasi Pancasila masa transisi

(1988-Sekarang) :

a. pengembangan sistem multi partai, yang menjaminkedaulatan dan

kemandirian partai, telah dicoba-wujudkan berdasarkan Undang-

Undang No 31 tahun 2001 tentang partai politik.

b. kebebasan pers dicoba ditegakkan dengan pencabutan PerMenPEn

tahun 1981 yang memberi wewenag pada pmerintah membreidel

penerbitanpers, dan pergantian undabg-undangtentang pers dari UU No

21 tahun 1982 dengan Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers.

c. Pemilu telah diatur dan dilaksanakan sedemikian sehingga prinsip

Pemilu yang LUBER dan Jurdil bisa diwujudkan berdasarkan Undang-

Undang No 12 tahun 3003 tentang Pemilu

d. Perubahan Undang Undang No 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok

Kekuasaan Kehakiman , Undang Undang No 4 tahun 1999 tentang

SusDuk MPR, DPR, dan DPRD.

e. Perubahan undang undang tntng SusDUK MPR, DPR, dan DPRD menjadi UU No 22 tahun 2003

f. Penyusunan Undang Undang No 23 tahun 2003 tentang pemilihan Presiden dan Wapres.

g. Pembagian kekusaan secara vertikal disempurnakan melalui Undang Undang No 22/1999 tentang PerDa dan Undang-Undang No 25/1999 tentang prtimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah.

26. Menurut pendapat saya untuk saat ini bangsa Indonesia cocok diperintah dengan cara otoriter, karena saat ini Pejabat-pejabat pemerintahan lebih memikirkan kehidupanya sendiri daripada kehidupan rakyat Indonesia, pejabat pemerintahan berlomba-lomba untuk melakukan korupsi yang sangat merugikan rakyat. Pemerintah saat ini sangat otoriter sedangkan rakyat hidup susah.

27. penilaian saya terhadap upaya pemerintah RI dalam melindungi kelompok- kelompok minoritas permanen sudah baik, terbukti bahwa saat ini umat non muslim mendapat kebebasan dan perlindungan dari pemerintah RI, penganut Kong Hu Cu diberi keleluasaan untuk beribadah dan meyakini Konghucu sebagai agama mereka.

28. penilaian saya terhadap praktik kekerasan seusai pemilihan kepala daerah secara langsung masih banyak terjadi, karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang hasil keputusan yang dipilih,adanya provokator dari pihak yang kalah.

I. Silantoro Nugroho_292007001

Tugas pendidikan Kewarganegaraan Bab 4

1. Makna konsep “dari rakyat” dalam sefinisi tentang demokrasi:

Demokrasi merupakan sebuah pemerintahan dimana rakyat mempunyai kedudukan utama karena merekalah pemilik kekuasan tertinggi di Negara yang bersangkutan. Rakyat adalah pihak yang berkehendak mengorganisasikan diri dalam sebuah Negara guna mewujudkan cita-cita pribadi maupun cita-cita bersama mereka. Rakyat adalah sumber kehendak dalam pembentukan Negara. Oleh karena itu demokrasi juga disebut pemerintahan dari rakyat.

2. Makna konsep “untuk rakyat” dalam definisi tentang demokrasi:

Semua hal yang dilaksanakan oleh pemerintah semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Ketika kebijakan pemerintah membuahkan hasil maka rakyat pulalah yang menikmati hasil pelaksanaan dan pengawasan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu demokrasi juga disebut sebagai pemerintahan untuk rakyat.

3. Prinsip “konsultasi pada rakyat” dalam demokrasi:

Dalam hal ini segala hal yang dilakukan dan diputuskan oleh wakil rakyat harus atas persetujuan dari seluruh rakyat, atau sesuai dengan asperasi sebagian besar rakyat. Setelah itu barulah pemerintah dapat menetapkan kebijakan-kebijakannya. Dan kebijakan-kebijakan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat.

4. prinsip ‘persamaan dalam politik’ dalam demokrasi mengandung arti sebagai berikut :

Dalam negara demokrasi setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Persamaan politik berarti persamaan kesempatan berpartisipasi, namun bukan persamaan partisipasi nyata warga masyarakat. Tidak ada kesamaan tingkat partisipasi warganegara dalam kehidupan demokrasi. Karena kemampuan dan memauan warganegara dalam memenfaatkan kesempatan berpartisipasi politik itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Asalkan setiap warganegara memiliki kesempatan sama untuk berpartisipasi sesuia dengan kehendak dan kemampuannya maka prinsip persamaan politik tersebut telah terpenuhi.

5. Hak mayoritas menurut mejority rule:

Dalam demokrasi berlaku prinsip majority rule yang berarti bahwa keputusan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan kehendak meyoritas rakyat. Jika rakyat tidak sependapat mengenai masalah tertentu maka pemerintah harus bertindak sesuia dengan kehendak bagian terbesar, bukan yang terkecil dari rakyat. Jadi kesimpulannya mayoritas memiliki hak dalam pengambilan keputusan.

6. Kewajiban mayoritas dalam majority rule:

Di dalam pengambilan keputusan mayoritas wajib selalu mengingat bahwa minoritas adalah juga bagian dari rakyat, yang harus dipertimbangkan hak aspirasinya. Sehingga mayoritas tidak boleh memaksakan pendapatnya untuk menghancurkan minorirtas. Jadi kesimpulannya kewajiban mayoritas adalah tetap mempertimbangkan aspirasi dari minoritas dalam pengambilan keputusan.

7. Hak minoritas dalam majority rule:

Keputusan mayoritas hanya diambil setelah kaum minoritas didengar dan dipertimbangkan aspirasinya. Dengan demikian keputusan yang dicapai tidak boleh mengabaikan kepentingan minoritas. Jadi kkesimpulannya hak minoritas adalah tetap mendapatkan haknya untuk beraspirasi dan mendapat pertimbangan atas aspirasinya tersebut.

8. Kewajiban minoritas menurut prinsip majority rule:

adalah tetap mendukung apa yang telah menjadi keputusan pemerintah / mayoritas. Sehingga pihak minoritas harus bersikap terbuka atas semua keputusan.

9.Perbedan antara mayoritas-minoritas permanent dan mayoritas-minoritas tidak permanen :

Dasar terbentuk dari mayoritas-minoritas permanen tidak dapat diubah. Sedangkan dasar terbentuk mayoritas-minoritas tidak permanen dapat diubah.

10. Dasar terbentuknya mayoritas-minoritas permanent :

Kelompok minoritas permanen terbentuk atas dasar ras, agama, bahasa, etnisitas,atau sesuatu ciri lain.

11. Untuk melindungi kepentingan kelompok minoritas permanen dapat dijalankan beberapa akternatif kebajakan seperti :

a. Memberi perwakilan proporsional kepada kelompok minoritas.

b. Memberikan hak vector kepada minoritas.

c. Memberikan otonomi khusus bagi minorita.

12. Perbedaan pemerintahan demokrasi dengan pemerintahan kediktatoran.

Pemerintahan DEMOKRASI :

-Letak kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.

-Warganegara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik.

-Penguasa memiliki hubungan yang baik dengan rakyat karena dalam pembuatan keputusan penguasa harus mengetahui aspirasi-aspirasi rakyat karena menganut prinsip konsultasi kepada takyat.

-Keputusan dianbil aras dasar aspirasi dari rakyat mayoritas.

-Menganut ideology terbuka.

Pemerintahan KEDIKTATORAN :

-Letak kedaulatan berada pada sati partai tunggal yang dipimpin oloh satu orang.

-Warganegara tidak memilliki hak dalam kegiatan politik, khususnya dalam pengambilan keputusan.

-Hubungan antara penguasa dengan rakyat kurang begitu baik karena keputusan mutlak ada di tangan penguasa tanpa memperhatikan aspirasi dari rakyat.

-Pengambilan keputusan mutlak ada di tangan penguasa tanpa memperhatikan aspirasi dari rakyat.

-Manganut ideology tertutup / totaliter.

13. karakteristik pemerintahan dictator :

-Letak kedaulatan berada pada satu partai tunggal yang dipimpin oleh satu orang saja.

-Warganegara tidak mamiliki hak dalam kegiatan politik, khusasnya dalam pengambilan keputusan.

-Hubungan penguasa dengan rakyat kurang begitu baik karena keputusan mutlak ada di tangan penguasa tanpa memperhatikan aspirasi dari rakyat.

-Pengambilan keputusan mutlak ada di tangan penguasa tanpa memperhatikan aspirasi dari rakyat.

-Menganut ideology tertutup / totaliter.

14. Makna demokrasi berdasarkan sila kesatu Pancasila :

Berdasarkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa maka demokrasi berdasarkan Pancasila menolak atheisme maupun propaganda untuk menyebarliaskan atheisme. Para pemeran politik / pemimpin Negara juga dituntut agar mempertanggungjawabkan segaka tindakannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Disamping itu mereka juga harus mengembangkan sikap toleransi antar pemeluk agama dalam segala kegiatan hidup bernegara.

15. Makna demokrasi bedasarkan sila ke tiga Pancasila :

Oleh karena dijiwai oleh sila Persatuan Indonesia maka pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus mengutamakan integrasi (persatuan kesatuan) bangsa dan tumpah darah Indonesia. Semua perselisihan faham atau konflik harus diselesaikan dangan semangat menjaga persatuan kesatuan bangsa.

16. Makna semokrasi berdasarkan sila kelima Pancasila :

Demokrasi di Indonesia juga dijiwai dan diwarnai oleh sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian demokrasi berdasarkan Pancasila harus dipergunalan atau diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi selurauh takyat Indonesia. Ini berarti bahwa demokrasi berdasarkan Pancasila bukan hanya demokrasi politik melainkan juga demokrasi social dan ekonomi.

17. Demokrasi belum dapat dijalankan pasa awal kemerdekaan karena, kesibukan untuk mempertahankan eksistensi Negara Indonesia dari rongrongan penjajah Belanda. Berbagai agenda demokrasi seperti pemilu untuk membentuk lembaga perwakilan rakyat pun belum dapat dilaksanakan.

18. Hal negatif dari pelaksanaan demokrasi liberal di tahum 1950-an.

-Usia (masa kerja) rata-rata cabinet yang pendek menyebabkan banyak kebijaksanaan pemerintah jangka panjang tidak dapat dilaksanakan. Dalam praktek pelaksanaan demokrasi parlementer itu ternyata menimbulkan ketidak-stabilan politik dalam entuk sering berganti-gantinya cabinet/Dewan Mentri.

-Terjadi ketidak-seimbangan hubungan dalam tubuh angkatan bersenjata.

-Terjadi perdebatan terbuka antara Presiden Soekarno dangan tokoh Masyumi Isa Anshary, tentang apakah pergantian Pancasila dengan dasar Negara yang lebih islami akan merugikan imat Kristen dan Hindu ataukah tidak.

-Masa kegiatan kampanye pemilu yang berkepanjangan mengakibatkan meningkatnya ketegangan social di masyarakat.

-Kebijakan beberapa perdana mentri yang cenderung ingin atau bersifat menguntungkan partainya sendiri sering menimbulkan kerugian bagi perekonomian nasional.

-Pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah-daerah seperti nampak dalam pemberontakan PRRI dan permesta.

19. Hal positif dari pelaksanaan demokrasi liberal di tahun 1950-an

-Badan-badan pengadilan menikmati kebebasan yang besar dalam menjalankan fungsinya, termasuk dalam kasus-kasus yang menyangkut menteri, pimpinan militer, maupun pemimpin-pemimpin partai.

-DPR berfungsi dengan baik.

-Pers bebas sehingga banyak variasi isi mass media, ada banyak kritik surat kabar terutama dalam kolom kartun dan pojok.

-Selama masa itu pemerintah berhasil pula melaksanakan program-programnya seperti dalam bidang pendidikan, peningkatan produksi, peningkatan tingkat eksport maupun dalam mengendalikan inflasi.

- Jumlah sekolah bertambah dengan pesat sehingga terjadi peningkatan status sosial yang cepat pula.

- Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi beberapa pemberontakan.

-Hanya ada sedikit ketegangan di antara umat beragama.

-Minoritas Tiong hoa mendapat perlindungan efektif dari pemerintah.

-Indonesia mendapat nama baik di dunia internasianal.

20. Hal-hal negatif dari pelaksanaan semokrasi terpimpin tahun 1959-1965.

Terjadi beberapa penyimpangan sebagai berikut:

-Pelanggaran prinsip “kebebasan keleluasaan kehakiman”.

-Pengekangan hak-hak asasi warganegara di bidang politik (berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat).

- Pelampauan batas wewenang.

-Pembentukan lembaga Negara ekstra konstitusional.

-Pengutamaan fungsi pimpinan (presiden).

21. Hal-positif dari pelaksanaan demokrasi terpimpin tahun 1959-1965.

-Keberhasilan pemerintah menumpas pemberontakan DI/TII yang telah berlangsung selama hamper 14 tahun.

-Keberhasilan menyatukan Irian Barat ke dalam pangkuan ibu Pertiwi setelah cukup lama menjadi sengketa dengan pihak Belanda

22. Hal negatif dari pelaksanaan demokrasi Pancasila di orde baru :

-Pembatasan hak-hak politik.

- Pemusatan kekuasaan di tangan presiden.

- Pemilu yang tidak demokratis.

- Pembentukan lembaga ekstra konsitusiunal.

23. Hal positif dari pelaksanaan demokrasi paneasila di orde bari :

- Bidang ekonomi : pertumbuhan ekonomi makro dan keberhasilan program KB telah meningkatkan GNP perkapita Indonesia sebesar 4.3% per tahun, jumlah saluran telepon meningkat, panjang jalan telah meningkat 6 kali lipat, dll.

-Bidang pertanian : subsidi pupuk, program intensifikasi pertanian, dan pelatihan para petani.

- Bidang sosial : pengentasan sosial.

24. Hal negatif dari pelaksanaan demokrasi selama masa transisi :

-Tercerai berainya elit politik nasional maupun lokal.

-Partai politik lebih berfungsi sebagai penumbuh, ketimbang sebagai pengembang demokrasi.

-Militer dan birokrasi yang menghakangi jalan demokrasi.

-Maraknya kekerasan terhadap masyarakat madani/civil society oleh kelompok-kelompok kekerasan masyarakat.

25. Hal positif dari pelaksanaan demokrasi selama masa transisi:

-Pelaksanaan pemilu yang relatif lebih demokratis dan tertib.

- Amandemen UUD 45 yang telah berlangsung selama 4 kali.

26. Bangsa Indonesia lebih cocok dipimpin dengan cara demokratis, karena dengan demokrasi cita-cita Negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat lebih mudah terpenuhi. Serta akan terwujud relasi yang baik antara pemimpin dengan warganya. Selain itu pemerintah dan masyarakat dapat bersatu melakukan konsolidasi dengan menyepakati bersama aturan main kehidupan bernegara serta berlembaga dan prosedur-prosedur kehidupan bernegara yang baru yang akan mereka laksanakan bersama.

27. Menurut saya upaya RI dalam melindungi kelompok-kelompok minoritas permanent belum sepenuhnya dilindungi, karena pada kenyataannya saat ini masih sering kita temui bentrokan atau Perselisihan antar umat beragama yang.Selain Itu Pemerintah Memang Kurang Memperhatikan Aspirasi dari Kaum Minoritas.

28 Praktik kekerasan seusai pemilihan kepala daerah secara langsung pada saat ini sangat memprihatinkan. Jadi pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap hal-hal semacam ini agar tidak terjadi, selain itu peran serta masyarakat agar tercipta pemilihan Kepala Daerah yang Aman.

jawaban materi 4KN

Agustina Tyas Asri Hardini
292007029
Jawaban Modul Materi 4

1. Makna konsep dari Rakyat
Rakyat adalah pihak yang berkehendak mengorganisasikan diri dalam sebuah Negara guna mewujudkan cita-cita pribadi maupun cita-cita bersama mereka. Rakyat adalah sumber kehendak dalam pembentukan Negara. Oleh karena itu demokrasi juga disebut sebagai pemerintahan dari rakyat, karena rakyatlah yang memprakarsai terciptanya demokrasi.
2. Makna konsep untuk rakyat
Kebijakan pemerintahan membuahkan hasil, maka rakyat pulalah yang menikmati hasil pelaksanaan dan pengawasan kebijakan pemerintahan itu. Oleh karena itu demokrasi juga disebut sebagai pemerintahan untuk rakyat.
3. Yang dimaksud dengan prinsip konsultasi pada rakyat adalah pejabat pemerintah tidak hanya mengikuti kehendaknya sendiri, melainkan kehendak rakyat.Pejabat pemerintah harus mengetahui kebijakan-kebijakan apa yang diharapkan oleh rakyat, dan rakyat dapat menyampaikan aspirasinya melalui berbagai lembaga yang telah ada, misalnya mulai dari RT, sampai DPRD, dan lain-lainnya.
4. Persamaan politik berarti persamaan kesempatan berpartisipasi dalam hal politik, namun karena kemampuan dan kemauan warga Negara dalam hal partisipasi politik itu berbeda-beda, maka tidak ada kesamaan tingkat partisipasi warga Negara dalam kehidupan demokrasi.
5. Hak mayoritas menurut majority rule adalah hak mengambil keputusan setelah memperhatikan kepentingan minoritas.
6. Kewajiban mayoritas menurut prinsip majority rule adalah :
- Mayoritas wajib selalu mengingat bahwa minoritas adalah bagian dari rakyat, yang harus dipertimbangkan hak dan aspirasinya.
- Mayoritas tidak boleh memaksakan pendapatnya untuk menghancurkan minoritas
- Kelompok mayoritas harus menggunakan kemampuan ‘political sensenya’, untuk tidak menghancurkan harapan kaum minoritas.
- Kelompok harus bertindak cermat dan adil agar kesatuan bangsa tetap dipertahankan walau terdapat perbedaan.
7. Hak minoritas menurut prinsip majority rule adalah :
Minoritas berhak mengemukakan aspirasinya atau memperjuangkan aspirasinya.
8. Kewajiban minoritas menurut prinsip majority rule adalah mengemukakan pendapatnya, dan mentaati keputusan yang akan diambil nantinya.
9. Perbedaan mayoritas-minoritas permanen dan mayoritas-minoritas tidak permanen adalah :
- Mayoritas-minoritas permanen mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak dapat disangkal / dihilangkan. Misalnya : warna kulit (ras), logat (bahasa), cara berpikirnya atau cara pandang tentang sesuatu. (agama)
- Mayoritas-minoritas tidak permanen dapat berubah-ubah sewaktu-waktu, misalnya dari partai yang minoritas, kemudian bergabung ke partai mayoritas, namun kalau mayoritas-minoritas permanen tidak dapat melakukan hal tersebut, kalaupun dapat berganti, namun tidak bisa setiap saat. Misalnya dari agama Kristen menjadi Islam, pada waktu perayaan Idul Fitri menjadi Islam, namun saat Natal tetap menjadi Kristen,tentunya tidak bisa dilakukan.Kemudian misalnya dari keturunan Cina ingin menjadi keturunan Jawa tentu hal tersebut tidak dapat dilakukan.
10. Dasar terbentuknya mayoritas-minoritas permanen
Mayoritas-minoritas permanen terbentuk atas dasar ras, agama, bahasa, etnisitas atau sesuatu ciri permanen lain.
11. Kepentingan Minoritas Permanen dapat dilindungi dengan cara pemberian otonomi, perwakilan proposional, dan hak veto atas persoalan yang menyangkut kepentingan mereka.

12. Perbedaan Pemerintah Demokrasi dnegan Pemerintah Kediktatoran adalah :
- Dalam pemerintahan Demokrasi banyak sekali partai politik, sedangkan dalam pemerintahan dictator hanya ada satu partai massa tunggal
- Dalam pemerintahan demokrasi ada partisipasi politik dalam pemilihan pemimpin, sedangkan dalam pemerintahan dictator pemimpin ditentukan berdasarkan keturunan, atau partai tunggal yang menjadi pemenang.(kedudukan warga Negara dalam politik)
- Perbedaan hubungan penguasa dan rakyat
- Prinsip pengambilan keputusan
- Dalam pemerintahan demokrasi rakyatlah yang menjadi pemimpin, namun dalam pemerintahan dictator, rakyat harus patuh pada pemimpin.
(letak kedaulatan)
13. Karakteristik pemerintah diktator adalah :
a) Negara diktator mempunyai sebuah ideologi resmi yang mencakup segala aspek keberadaan manusia, mengatur aspek kehidupan fisik maupun rohani manusia. Setiap warga masyarakat harus tunduk pada ideologi tersebut.
b) Negara diktator hanya mempunyai satu partai massa tunggal, yang dipimpin oleh satu orang.
c) Negara mengawasi kegiatan penduduk melalui sitem pengawasan polisi teroris yang memanfaatkan teknologi modern
d) Penguasa memonopoli semua media massa
e) Penguasa memonopoli seluruh kekuatan bersenjata
f) Pengendalian terpusat seluruh kegiatan ekonomi yang semula ada di tangan swasta oleh pemerintah melalui jajaran birokrasinya.
14. Makna demokrasi berdasakan sila kesatu pancasila adalah :
Berdasar pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa , maka demokrasi berdasar Pancasila menolak atheisme maupun propaganda untuk menyebarluaskan atheisme. Para pemimpin negara juga dituntut agar mempertanggung jawabkan segala tindakannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka juga harus mengembangkan sikap toleransi antar pemeluk agama dalam segala kegiatan hidup bernegara.
15. Makna demokrasi berdasarkan sila ketiga Pancasila adalah :
Sila Persatuan Indonesia menjiwai demokrasi di Indonesia harus mengutamakan integrasi (persatuan kesatuan) bangsa dan tumpah darah Indonesia. Semua perselisihan harus diselesaikan sehingga tetap menjaga persatuan kesatuan bangsa.
16. Makna demokrasi berdasarkan sila kelima Pancasila adalah :
Demokrasi di Indonesia juga dijiwai oleh sila kelima Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka demokrasi berdasarkan Pancasila harus dipergunakan atau diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Jadi demokrasi di Indonesia bukan hanya demokrasi politik saja tetapi juga demokrasi sosial dan ekonomi.
17. Alasan demokrasi belum dapat dijalankan pada masa awal kemerdekaan disebabkan karena Indonesia masih sangat disibukkan dengan urusan mempertahankan eksistensi Negara Indonesia dari rongrongan penjajah Belanda, maka berbagai agenda demokrasi belum dapat terlaksana.
18. Hal-hal negatif dari pelaksanaan demokrasi liberal tahun 1950-an
a) Usia kabinet yang pendek menyebabkan banyak kebijakan pemerintahan jangka panjang tidak dapat terlaksana
b) Terjadi ketidakserasian hubungan dalam tubuh angkatan bersenjata sesudah terjadinya peristiwa 17 Pktober 1952.
c) Terjadi perdebatan terbuka antar Presiden Soekarno dengan Masyumi Isa Anshary, tentang pergantian Pancasila dengan dasar negara yang lebih Islami akan merugikan umat beragama lain atau tidak.
d) Masa kegiatan kampanye pemilu yang berkepanjangan (1953-1955) mengakibatkan meningkatnya ketegangan sosial di masyarakat.
e) Kebijakan beberapa Perdana Mentri yang cenderung ingin bersifat menguntungkan partainya sendiri menimbulkan bagi perekonomian nasional.
f) Pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah-daerah seperti nampak dalam pemberontakan PRRI ( di Sumatra ) dan Permesta ( Sulawesi )
19. Hal-hal positif dari pelaksanaan demokrasi liberal tahun 1950-an
a. Badan-badan pengadilan menikmati kebebasan yang besar dalam menjalankan fungsinya menyangkut mentri, pimpinan militer, maupun pimpinan partai
b. DPR berfungsi dengan baik
c. Pers bebas sehingga banyak variasi isi mass media, ada banyak kritik di surat kabar
d. Selama masa itu pemerinta berhasil melaksanakan program pendidikan, peningkatan produksi, mengendalikan inflasi, dll.
e. Jumlah sekolah bertambah
f. Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan-pemberontakan
g. Hanya ada sedikit ketegangan antar umat beragama
h. Minoritas Tiong Hoa mendapat perlindungan efektif dari pemerintah
i. Indonesia mendapat nama baik di dunia Internasional
20. Hal-hal negatif dari pelaksanaan demokrasi terpimpin tahun 1959-1965
1) Pelanggaran prinsip “kebebasan kehakiman”
2) Pengekangan hak-hak asasi warganegara di bidang politik ( berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat )
3) Pelampauan batas wewenang
4) Pembentukan lembaga negara ekstra konstitusional
5) Pengutamaan fungsi pimpinan (presiden )
21. Hal-hal positif dari pelaksanaan demokrasi terpimpin tahun 1959-1965
1) Keberhasilan pemerintah menumpas pemberontakan DI/ TII yang telah berlangsung selama hampir 14 tahun
2) Keberhasilan menyatukan Irian Barat ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi setelah cukup lama menjadi sengketa dengan pihak Belanda

22. Hal-hal negatif dari pelaksanaan demokrasi Pancasila di masa orde baru
a) Pembatasan hak-hak politik rakyat
b) Pemusatan Kekuasaan di tangan Presiden
c) Pemilu yang tidak demokratis
d) Pembentukan lembaga ekstra kontitusional
e) Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
23. Hal-hal positif dari pelaksanaan demokrasi Pancasila di masa orde baru
a) Managemen keuangan yang pragmatis dan efektif telah meningkatkan penanaman modal dan produktivitas tenaga kerja
b) Bonanza minyak
c) Pertumbuhan ekonomi makro
d) Keberhasilan program KB
e) Peningkatan GNP perkapita Indonesia
f) Jumlah saluran telepon meningkat, PLN meningkat
g) Keberhasilan pembangunan sistem transmisi lewat satelit telah melancarkan sistem komunikasi dari Jakarta ke seluruh tanah air.
h) Kemakmuran dari minyak digunakan untuk membiayai ribuan sekolah, puskesmas, dan masjid.
i) Pendidikan tingkat dasar telah diwajibkan bagi seluruh anak Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.
j) Keberhasilan sektor pertanian yang besarPemerintah mengucurkan dana untuk membiayai subsidi pupuk, program pertanian, dan pelatihan para petani.
k) Berhasil mengentaskan kemiskinan
24. Hal-hal negatif dari pelaksanaan demokrasi selama masa transisi
(1998-sekarang)
a. Tercerai berainya elit politik nasional maupun lokal
b. Partai politik lebih berfungsi sebagai pembunuh ketimbang sebagai pengembang demokrasi
c. Militer dan birokrasi yang menghalangi jalannya demokrasi
d. Maraknya kekerasan terhadap civil society oleh kelompok-kelompok kekerasan di masyarakat
25. Hal-hal positif dari pelaksanaan demokrasi selama masa transisi
(1998-sekarang)
a) Pengembangan sistem multi partai yang menjamin kedaulatan dan kemandirian partai
b) Kebebasan pers ditegakkan
c) Pemilu diatur dengan baik dengan prinsip LUBER dan JURDIL
d) Pembagian kekuasaan secara vertikal
26. Menurut pendapat saya secara pribadi, saya merasa Negara Indonesia ini lebih cocok diperintah dengan cara otoriter, karena dengan pemerintahan yang otoriter, seorang pemimpin Negara menjadi punya wibawa di mata rakyat, dan rakyat pun menjadi patuh atau mentaati apa yang sudah dibuat oleh Negara. Dan hal tersebut membuat pemerintahan menjadi lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan demokratis, yang setiap harinya ada saja unjuk rasa mengenai sesuatu. Dan rakyatpun selalu berpandangan negatif atas apa yang dilakukan oleh pemimpin Negara, walaupun sebetulnya itu merupakan langkah menuju sesuatu yang lebih baik.
Otoriter yang saya harapkan mungkin seperti yang terjadi pada jaman pemerintahan Pak Soeharto, rakyat saat itu sangat takut dan hormat kepada beliau, namun karena wibawanya tersebut Indonesia menjadi Negara seperti sekarang ini, walaupun pada akhirnya beliau malah menyalahgunakan kekuasaannya, tapi saya tetap merasa cara memimpin pemerintahan seperti Pak Hatolah yang baik untuk Indonesia ini, asalkan tanpa adanya korupsi.
27. Saya merasa upaya yang dilakukan pemerintah RI untuk melindungi kelompok-kelompok minoritas permanen sudah cukup baik, tapi saya merasa usaha pemerintah belum cukup optimal, karena pada prakteknya sangat sering terjadi diskriminasi terhadap kelompok minoritasdalam hal apapun.
28. Menurut saya praktik kekerasan seusai pemilihan kepala daerah secara langsung sangatlah mengecewakan. Pada hakikatnya rakyat sudah diberikan wewenang untuk memilih sendiri secara langsung, jadi kalau yang menang bukanlah orang yang dikehendaki hendaklah pihak yang merasa kalah dapat menerimanya dengan lapang dada, karena pada kenyataannya kepala daerah yang menang tersebut sudah menang votting.Sedangkan pemilihan suara itu sendiri dilakukan secara tertutup, jadi rakyat memilih pasti tidak ada paksaan dari pihak manapun. Sehingga jika terjadi kekerasan seusai pemilihan , itu hanya akan mencemarkan nama baik daerahnya sendiri, selain itu juga mencemarkan nama baik Negara kita sendiri.




TIKA ANJAR PAMUNGKAS
29 2007 028

TUGAS MODUL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MATERI 4 NO. 1-28

1. Konsep “dari rakyat” dalam definisi tentang demokrasi adalah ketika rakyat yang berkehendak mengorganisasikan diri dalam sebuah Negara guna mewujudkan cita-cita bersama mereka, dan rakyat merupakan sumber kehendak dalam pembentukan Negara.
2. Konsep “untuk rakyat” dalam definisi tentang demokrasi yaitu ketika kebijakan pemerintahan membuahkan hasil maka rakyat pulalah yang menikmati hasil pelaksanaan dan pengawasan kebijakan pemerintahan itu.
3. Prinsip “konsultasi pada rakyat” dalam demokrasi yaitu prinsip konsultasi pada rakyat yang merupakan konsekuensi logis dari prinsip kedaulatan rakyat. Prinsip dapat diterapkan bila ada mekanisme kelembagaan agar para pejabat pemerintah dapat mengetahui kebijakan-kebijakan apa yang diharapkan oleh rakyat
4. Prinsip “persamaan politik” dalam demokrasi yaitu setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik, keikutsertaannya harus sesuai dengan kehendak dan kemampuannya masing-masing.
5. Hak mayoritas menurut prinsip majority rule adalah untuk mengambil keputusan setelah memperhatikan kepentingan minoritas.


6. Kewajiban mayoritas menurut prinsip majority rule antara lain ;
• Selalu mengingat bahwa minoritas adalah juga bagian dari rakyat, yang harus dipertimbangkan hak dan aspirasinya,
• Tidak boleh memaksakan pendapatnya untuk menghancurkan minoritas,
• Harus bertindak cermat dan adil agar kesatuan bangsa tetap dipertahankan walau terdapat perbedaan.
7. Hak minoritas menurut prinsip majority rule yaitu, berhak mengemukakan aspirasinya atau memperjuangkan aspirasinya.
8. Kewajiban minoritas menurut prinsip majority rule adalah mengemukakan pendapatnya, dan mentaati keputusan yang akan diambil nantinya.
9. Perbedaan mayoritas-minoritas permanent dan mayoritas-minoritas tidak permanent antara lain ;
• Mayoritas-minoritas permanent mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak dapat disangkal atau dihilangkan, misalnya : warna kulit (ras), logat (bahasa), cara berpikirnya atau cara pandang tentang sesuatu. (agama),
• Mayoritas-minoritas tidak permanent dapat berubah-ubah sewaktu-waktu, misalnya dari partai yang minoritas, kemudian bergabung ke partai mayoritas, namun mayoritas-minoritas permanent tidak dapat melakukan hal tersebut, kalaupun dapat berganti, tidak bisa setiap saat. Misalnya dari agama Kristen menjadi Islam, pada waktu perayaan Idul Fitri menjadi Islam, namun saat Natal tetap menjadi Kristen,tentunya tidak bisa dilakukan.
10. Dasar terbentuknya mayoritas-minoritas permanent adalah atas dasar ras, agama, bahasa, etnisitas atau sesuatu ciri permanent lain.

11. Cara melindungi kepentingan minoritas permanent dalam negara demokrasi antara lain ;
• memberi perwakilan proporsional kepada kelompok minoritas,
• memberikan hak veto kepada minoritas,
• memberikan otonomi khusus bagi minoritas.
12. Perbedaan Pemerintah Demokrasi dengan Pemerintah Kediktatoran adalah :
- Dalam pemerintahan Demokrasi banyak sekali partai politik,
dalam pemerintahan diktator hanya ada satu partai massa tunggal
- Dalam pemerintahan demokrasi ada partisipasi politik dalam pemilihan pemimpin,
dalam pemerintahan diktator pemimpin ditentukan berdasarkan keturunan, atau partai tunggal yang menjadi pemenang.(kedudukan warga Negara dalam politik)
- Perbedaan hubungan penguasa dan rakyat
- Prinsip pengambilan keputusan
- Dalam pemerintahan demokrasi rakyatlah yang menjadi pemimpin,
dalam pemerintahan diktator, rakyat harus patuh pada pemimpin.
(letak kedaulatan).
13. Karakteristik pemerintahan diktator adalah ;
o Negara diktator mempunyai sebuah ideologi resmi yang mencakup segala aspek keberadaan manusia, mengatur aspek kehidupan fisik maupun rohani manusia. Setiap warga masyarakat harus tunduk pada ideologi tersebut,
o Negara diktator hanya mempunyai satu partai massa tunggal, yang dipimpin oleh satu orang,
o Negara mengawasi kegiatan penduduk melalui sitem pengawasan polisi teroris yang memanfaatkan teknologi modern,
o Penguasa memonopoli semua media massa,
o Penguasa memonopoli seluruh kekuatan bersenjata,
o Pengendalian terpusat seluruh kegiatan ekonomi yang semula ada di tangan swasta oleh pemerintah melalui jajaran birokrasinya.
14. Makna demokrasi berdasakan sila kesatu pancasila adalah demokrasi menolak atheisme maupun propaganda untuk menyebarluaskan atheisme. Para pemimpin negara dituntut agar mempertanggung jawabkan segala tindakannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka harus mengembangkan sikap toleransi antar pemeluk agama dalam segala kegiatan hidup bernegara.
15. Makna demokrasi berdasarkan sila ketiga Pancasila adalah demokrasi di Indonesia harus mengutamakan integrasi (persatuan kesatuan) bangsa dan tumpah darah Indonesia. Semua perselisihan harus diselesaikan sehingga tetap menjaga persatuan kesatuan bangsa.
16. Makna demokrasi berdasarkan sila kelima Pancasila adalah demokrasi harus dipergunakan atau diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Jadi demokrasi di Indonesia bukan hanya demokrasi politik saja tetapi juga demokrasi sosial dan ekonomi.
17. Alasan demokrasi belum dapat dijalankan pada masa awal kemerdekaan yaitu karena terhambat oleh usaha Belanda untuk menguasai kembali Indonesia.



18. Hal-hal negatif dari pelaksanaan demokrasi liberal tahun 1950-an antara lain ;
o Usia kabinet yang pendek menyebabkan banyak kebijakan pemerintahan jangka panjang tidak dapat terlaksana,
o Terjadi ketidakserasian hubungan dalam tubuh angkatan bersenjata sesudah terjadinya peristiwa 17 oktober 1952,
o Terjadi perdebatan terbuka antar Presiden Soekarno dengan Masyumi Isa Anshary, mengenai pergantian Pancasila dengan dasar negara yang lebih Islami akan merugikan umat beragama lain atau tidak,
o Masa kegiatan kampanye pemilu yang berkepanjangan (1953-1955) mengakibatkan meningkatnya ketegangan sosial di masyarakat,
o Kebijakan beberapa Perdana Mentri yang cenderung ingin bersifat menguntungkan partainya sendiri menimbulkan bagi perekonomian nasional,
o Pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah-daerah seperti nampak dalam pemberontakan PRRI (Sumatra) dan Permesta (Sulawesi).
19. Hal-hal positif dari pelaksanaan demokrasi liberal tahun 1950-an antara lain;
• Badan-badan pengadilan menikmati kebebasan yang besar dalam menjalankan fungsinya menyangkut mentri, pimpinan militer, maupun pimpinan partai,
• DPR berfungsi dengan baik,
• Pers bebas sehingga banyak variasi isi mass media, ada banyak kritik di surat kabar,
• Selama masa itu pemerintah berhasil melaksanakan program pendidikan, peningkatan produksi, mengendalikan inflasi, dll.
• Jumlah sekolah bertambah,
• Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan-pemberontakan,
• Hanya ada sedikit ketegangan antar umat beragama,
• Minoritas Tiong Hoa mendapat perlindungan efektif dari pemerintah,
• Indonesia mendapat nama baik di dunia Internasional.
20. Hal-hal negatif dari pelaksanaan demokrasi terpimpin tahun 1959-1965 yaitu ;
a) Pelanggaran prinsip “kebebasan kekuasaan kehakiman”,
b) Pengekangan hak-hak asasi warganegara di bidang politik (berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat),
c) Pelampauan batas wewenang,
d) Pembentukan lembaga negara ekstra konstitusional,
e) Pengutamaan fungsi pimpinan (presiden).
21. Hal-hal positif dari pelaksanaan demokrasi terpimpin tahun 1959-1965 adalah;
• Keberhasilan pemerintah menumpas pemberontakan DI/TII yang telah berlangsung selama hampir 14 tahun,
• Keberhasilan menyatukan Irian Barat ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi setelah cukup lama menjadi sengketa dengan pihak Belanda.
22. Hal-hal negatif dari pelaksanaan demokrasi Pancasila di masa orde baru ialah ;
a) Pembatasan hak-hak politik rakyat,
b) Pemusatan Kekuasaan di tangan Presiden,
c) Pemilu yang tidak demokratis,
d) Pembentukan lembaga ekstra kontitusional,
e) Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
23. Hal-hal positif dari pelaksanaan demokrasi Pancasila di masa orde baru antara lain ;
• Managemen keuangan yang pragmatis dan efektif telah meningkatkan penanaman modal dan produktivitas tenaga kerja,
• Pertumbuhan ekonomi makro,
• Bonanza minyak,
• Keberhasilan program KB,
• Peningkatan GNP perkapita Indonesia,
• Jumlah saluran telepon meningkat, PLN meningkat,
• Keberhasilan pembangunan sistem transmisi lewat satelit telah melancarkan sistem komunikasi dari Jakarta ke seluruh tanah air,
• Kemakmuran dari minyak digunakan untuk membiayai ribuan sekolah, puskesmas, dan masjid,
• Pendidikan tingkat dasar telah diwajibkan bagi seluruh anak Indonesia baik laki-laki maupun perempuan,
• Keberhasilan sektor pertanian yang besarPemerintah mengucurkan dana untuk membiayai subsidi pupuk, program pertanian, dan pelatihan para petani,
• Mengentaskan kemiskinan.
24. Hal-hal negatif dari pelaksanaan demokrasi selama masa transisi (1998-sekarang) adalah ;
1) Tercerai berainya elit politik nasional maupun lokal,
2) Partai politik lebih berfungsi sebagai pembunuh ketimbang sebagai pengembang demokrasi,
3) Militer dan birokrasi yang menghalangi jalannya demokrasi,
4) Maraknya kekerasan terhadap civil society oleh kelompok-kelompok kekerasan di masyarakat.
25. Hal-hal positif dari pelaksanaan demokrasi selama masa transisi (1998-sekarang) antara lain ;
• Pengembangan sistem multi partai yang menjamin kedaulatan dan kemandirian partai,
• Kebebasan pers ditegakkan,
• Pemilu diatur dengan baik dengan prinsip LUBER dan JURDIL,
• Pembagian kekuasaan secara vertikal.
26. Menurut saya Indonesia cocok diperintah dengan cara demokrasi, karena rakyat dapat menentukan sendiri pemimpin Negara ini. Sehingga dengan itu diharapkan pemimpin tersebut dapat menyalurkan aspirasi ataupun kemauan rakyat Indonesia dalam menentukan tujuan dari bangsa Indonesia. Dan juga karena pemerintahan demokrasi berdasarkan dari, oleh, dan untuk rakyat.
27. Upaya pemerintah RI dalam melindungi kelompok-kelompok minoritas permanent saya rasa masih kurang, hal ini dapat dilihat dari perlakuan-perlakuan yang didapat oleh keompok minoritas permanent. Mereka masih sering mendapat perlakuan yang berbeda dari masyarakat mayoritas maupun pemerintah.
28. Menurut saya praktik kekerasan seusai pemilihan kepala daerah menunjukkan pribadi warga Negara Indonesia yang tidak baik serta tidak berpegang pada prinsip pemilihan yang LUBER dan JURDIL. Seharusnya para pendukung pihak yang kalah menerima kekalahan mereka dengan sportif karena itu adalah hasil pemungutan suara yang telah diperoleh. Dan tentunya hasil pemungutan suara tersebut tidaklah merupakan paksaan dari pihak manapun.

ATIKA DEWI
292007024
S1 PGSD KLS A
JAWABAN MATERI KN 4

1. makna konsep dari rakyat
Rakyat adalah pihak yang berkehendak mengorganisasikan diri dalam sebuahnegara guna mewujudkan cita-cita pribadi maupun bersama, dan merupakan sumber kehendak dalam pembentukan negara

2. makna konsep untuk rakyat
ketika kebijakan pemerintah membuahkan hasil maka rkyatlah yang menikmati hasil pelaksanaan dan pengawasan kebijakan pemerintahan itu

3. Pengertian prinsip konsultasi pada rakyat dalam demokrasi
Hal ini dilakukan agar para pejabat pemerintah dapat mengetahui kebijakan-kebijakan apa yang diharapkan oleh rakyat, setelah kebijakan ditetapkan pemerintah wajib melaksanakannya secara bertanggungjawab.

4. Pengertian prinsip persamaan dalam politik dalam demokrasi
Berarti persamaan kesempatan berpartisipasi, bukan persamaan partisipasi nyata warga masyarakat, tidak ada kesamaan tingkat partisipasi karena setiap orang memiliki kemampuan dan kemauan yang berbeda-beda, prinsip ini akan terpenuhi bila setiap warga memiliki kesempatan sama.

5. hak mayoritas menurut prinsip majority rule
Mayoritas berhak mengambil keputusan, namun juga memperhatikan dan mempertimbangkan hak dan aspirasi minoritas

6. kewajiban mayoritas menurut prinsip majority rule
• Mayoritas wajib selalu mengingat bahwa minoritas adalah bagian dari rakyat, yang harus dipertimbangkan hak dan aspirasinya.
• Kelompok mayoritas harus menggunakan kemampuan political sensenya, untuk tidak menghancurkan harapan kaum minoritas.
• Kelompok harus bertindak cermat dan adil agar kesatuan bangsa tetap dipertahankan walau terdapat perbedaan.

7. hak minoritas menurut prinsip majority rule
Minoritas berhak untuk memperjuangkan harapan dan aspirasinya.

8. kewajiban minoritas menurut prinsip majority rule
Minoritas tidak berhak mengambil keputusan tetapi minoritas juga bagian dari rakyat yang harus dipertimbangkan pendapatnya. Minoritas juga harus menerima setiap hasil keputusan yang dimenangkan oleh kaum mayoritas.

9. perbedaan antara mayoritas-minoritas permanen dan mayoritas-minoritas tidak permanen
Mayoritas –minoritas permanen adalah mayoritas-minoritas yang terbentuk atas dasar ras, bahasa, agama, etnisitas, atau sesuatu ciri permanen lain.
Mayoritas-minoritas tidak permanen adalah mayoritas-minoritas yang terbentuk bukan atas dasar ciripermanen lain, misalnya kelompok partai, dll.

10. dasar terbentuknya mayoritas-minoritas permanen
dasar ras, agama, bahasa, etnisitas atau suatu ciri permanen lain

11. cara melindungi kepentingan minoritas permanen dalam negara demokrasi
• memberi perwakilan proporsional kepada kelompok minoritas
• memberikan hak veto kepada minoritas
• memberikan otonomi khusus bagi minoritas

12. beda pemerintahan demokrasi dan pemerintahan kediktatoran
• demokrasi :umumnya memiliki konstitusi (UUD ) yang mengatur pembagian kekuasaan Negara , pembatasan kekuasaan penguasa dan jaminan hak asasi warganegara, pemerintahan berdasarkan hukum , tujuan pemerintahannya adalah untuk mensejahterakan rakyat
• kediktatoran:mempunyai ideologi resmi, mempunyai satu partai masa tunggal, mengawasi seluruh keg. Penduduk.

13. karakteristik pemerintahan diktator
• negara diktator mempunyai sebuah idiologi resmi yang mencakup segala aspek keberadaan manusia, mengatur aspek kehidupan fisik maupun rohani manusia, masyarakat harus tunduk pada idiologi itu.
• hanya mempunyai 1 partai tunggal yang biasanya dipimpin oleh 1orang. Walaupun partai itu hanya mencakup sebagian kecil penduduk, namun bertindak sebagai penafsir tunggal idiologi resmi
• negara mengawasi seluruh kegiatan penduduk melalui sistem pengawasan polisi teroris yang memanfaatkan teknologi modern
• penguasa memonopoli semua media massa
• penguasa memonopoli seluruh kekuatan bersenjata
• pengendalian terpusat, seluruh kegiatan ekonomi yang semula di tangan swasta oleh pemerintah melalui jajaran birokrasinya

14. makna demokrasi menurut sila 1 Pancasila
demokrasi berdasarkan sila 1 menolak atheisme maupun propaganda untuk menyebarluaskan atheisme, pemerintah dituntut mempertanggungjawabkan segala tindajan kepada Tuhan YME selain itu juga mengembangkan sikap toleransi antar pemeluk agama dalam segala kegiatan hidup bernegara

15. makna demokrasi menurut sila 3 Pancasila
demokrasi di Indonesia harus mengutamakan integrasi bangsa dan tumpah darah Indonesia, semua perselisihan harus diselesaikan dengan semangat menjaga persatuan kesatuan bangsa

16. makna demokrasi menurut sila 5 Pancasila
demokrasi harus dipergunakan atau diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka Demokrasi ini bukan hanya demokrasi politik melainkan juga demokrasi sosial dan ekonomi

17. alasan mengapa demokrasi belum dapat dijalankan pada masa awal kemerdekaan
Demokrasi belum dapat dijalankan pada masa awal kemerdekaan karena kesibukan untuk mempertahankan eksistensi negara Indonesia dari rongrongan penjajah Belanda

18. hal negatif dari pelaksanaan demokrasi liberal th 50an
• masa jabatan rata-rata kabinet pendek sehingga banyak kebijakan jangka panjang tidak dapat terlaksana
• terjadi ketidakserasian hubungan dalam tubuh angkatan bersenjata sesudah terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952. sebagian anggota ABRI condong ke Presiden Soekarno, hal itu mengancam persatuan kesatuan bangsa
• terjadinya perdebatan antara Presiden Soekarno dengan tokoh Masyumi Isa Anshary tentang apakah penggantian Pancasila dengan dasar Islami akan merugikan umat Kristen dan Hindu atau tidak.
• Masa kegiatan kampanye pemilu yang berkepanjangan (1953-1955) mengakibatkan meningkatnya ketegangan sosial di masyarakat.
• Kebijakan beberapa Perdana Mentri yang cenderung ingin bersifat menguntungkan partainya sendiri menimbulkan bagi perekonomian nasional.
• Pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah-daerah seperti nampak dalam pemberontakan PRRI ( di Sumatra ) dan Permesta ( Sulawesi )

19. hal positif dari pelaksanaan demokrasi liberal th 50an
• Badan-badan pengadilan menikmati kebebasan yang besar dalam menjalankan fungsinya menyangkut mentri, pimpinan militer, maupun pimpinan partai
• DPR berfungsi dengan baik
• Pers bebas sehingga banyak variasi isi mass media, ada banyak kritik di surat kabar
• Selama masa itu pemerinta berhasil melaksanakan program pendidikan, peningkatan produksi, mengendalikan inflasi, dll.
• Jumlah sekolah bertambah
• Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan-pemberontakan
• Hanya ada sedikit ketegangan antar umat beragama
• Minoritas Tiong Hoa mendapat perlindungan efektif dari pemerintah
• Indonesia mendapat nama baik di dunia Internasional

20. hal negatif dari pelaksanaan demokrasi terpimpin th 1959-1965
• Pelanggaran prinsip “kebebasan kekuasaan kehakiman”
• Pengekangan hak-hak asasi warganegara di bidang politik
( berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat )
• Pelampauan batas wewenang
• Pembentukan lembaga negara ekstra konstitusional
• Pengutamaan fungsi pimpinan (presiden )

21. hal positif dari pelaksanaan demokrasi terpimpin th 1959-1965
• Keberhasilan pemerintah menumpas pemberontakan DI/ TII yang telah berlangsung selama hampir 14 tahun
• Keberhasilan menyatukan Irian Barat ke dalam pangkuan Ibu Periwi setelah cukup lama menjadi sengketa dengan pihak Belanda

22. Hal-hal negatif dari pelaksanaan demokrasi Pancasila di masa orde baru
• Pembatasan hak-hak politik rakyat
• Pemusatan Kekuasaan di tangan Presiden
• Pemilu yang tidak demokratis
• Pembentukan lembaga ekstra kontitusional
• Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

23. hal positif dari pelaksanaan demokrasi Pancasila di masa ORBA
• Managemen keuangan yang pragmatis dan efektif telah meningkatkan penanaman modal dan produktivitas tenaga kerja
• Bonanza minyak
• Pertumbuhan ekonomi makro
• Keberhasilan program KB yang meningkatkan GNP perkapita Indonesia
• Jumlah saluran telepon meningkat, PLN meningkat
• Keberhasilan pembangunan sistem transmisi lewat satelit telah melancarkan sistem komunikasi dari Jakarta ke seluruh tanah air.
• Kemakmuran dari minyak digunakan untuk membiayai ribuan sekolah, puskesmas, dan masjid.
• Pendidikan tingkat dasar telah diwajibkan bagi seluruh anak Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.
• Keberhasilan sektor pertanian yang besarPemerintah mengucurkan dana untuk membiayai subsidi pupuk, program pertanian, dan pelatihan para petani.
• Berhasil mengentaskan kemiskinan

24. hal negatif dari pelaksanaan demokrasi selama masa transisi
• Tercerai berainya elit politik nasional maupun lokal
• Partai politik lebih berfungsi sebagai pembunuh ketimbang sebagai pengembang demokrasi
• Militer dan birokrasi yang menghalangi jalannya demokrasi
• Maraknya kekerasan terhadap civil society oleh kelompok-kelompok kekerasan di masyarakat

25. hal positif dari pelaksanaan demokrasi selama masa transisi
• Pengembangan sistem multi partai yang menjamin kedaulatan dan kemandirian partai
• Kebebasan pers ditegakkan
• Pemilu diatur dengan baik dengan prinsip LUBER dan JURDIL
• Pembagian kekuasaan secara vertikal

26. Pendapat saya apakah bangsa Indonesia cocok diperintah dengan cara demokratis atau otoriter
Menurut saya, Indonesia cocoknya diperintah dengan cara demokratis karena demokrasi akan lebih memihak kepada rakyat. Rakyat dapat menyalurkan aspirasi serta haknya untuk memajukan Indonesia sendiri.

27. Penilaian terhadap upaya pemerintah RI dalam melindungi kelompok minoritas
Menurut saya pemerintah hanya memandang sebelah mata saja pada kaum minoritas. Pemerintah hanya mementingkan kaum mayoritas tanpa mempertimbangkan keinginan kaum minoritas.

28. Penilaian terhadap praktik kekerasan seusai pemilihan kepala daerah secara langsung
Hal tersebut biasanya dipicu karena rakyat yang belum dapat menerima keputusan. Padahal, kewajiban dari kaum minoritas (kaum yang kalah suara) harusnya menerima keputusan yang dimenangkan kaum minoritas.
















LAETIFA PURNOMO SARI
292007019

TUGAS KEWARGANEGARAAN

1. Makna konsep 'dari rakyat' dalam definisi tentang demokrasi
Rakyat adalah pihak berkehendak mengorganisasikan diri dalam sebuah negara guna mewujudkan cita-cita pribadi maupun cita-cita bersama mereka. Rakyat adalah sumber kehendak dalam pembentukan negara.

2. Makna konsep 'untuk rakyat' dalam definisi tentang demokrasi
Ketika kebijakan pemerintahan membuahkan hasil maka rakyat pulalah yang menikmati hasil pelaksanaan dan pengawasan kebijakan pemerintahan itu.

3. Pengertian prinsip 'konsultasi pada rakyat' dalam demokrasi
Merupakan konsekuensi logis dari prinsip kedaulatan. Agar prinsip ini berjalan maka harus ada mekanisme kelembagaan agar para pejabat pemerintah dapat mengetahui kebijakan-kebijakan apa yang diharapkan oleh rakyat. Setelah kebijuakan yang sesuai kehendak rakyat ditetapkan pemerintah wajib melaksanakannya secara bertanggung jawab.

4. Pengertian prinsip 'persamaan politik' dalam demokrasi
Dalam negara demokrasi setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik.Persaman politik berarti persamaan kesempatan berpartisipasi,bukan pertsamaan partisipasi nyta warga masyarakat.Tidak ada kesamaan tingkat partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi.Setiap warga negara memiliki kesempatan sama untuk berpartisipasi sesuai dengan kehendak dan kemampuannya maka prinsip persamaan politik telah terpenuhi.

5. Hak mayoritas menurut prinsip majority rule
Mayoritas berhak mengambil keputusan .Tidak boleh memaksakan pendapatnya untuk menghancurkan minoritas.

6. Kewajibanmayoritas menurut prinsip majority rule
Mayoritas wajib selalu mengingat bahwa minoritas adalah juga bagian dari rakyat,yang harus dipertimbangkan hak dan aspirasinya.
7. Hak minoritas menurut prinsip majority rule mengemukakan aspirasinya/memperjuangkan aspirasinya


8. Kewajiban minoritas menurut prinsip majority rule
tidak berhak mengambil keputusan tetapi minoritas juga bagian dari rakyat yang harus dipertimbangkan pendapatnya.

9. Perbedaan mayoritas-minoritas permanen dan mayoritas-minoritas tidak permanen
o demokrasi :umumnya memiliki konstitusi (UUD ) yang mengatur pembagian kekuasaan Negara , pembatasan kekuasaan penguasa dan jaminan hak asasi warganegara, pemerintahan berdasarkan hokum , tujuan pemerintahannya adalah untuk mensejahterakan rakyat
• kediktatoran:mempunyai ideology resmi, mempunyai satu partai masa tunggal, mengawasi seluruh keg. Penduduk dgn teknologi modern

10. Dasar terbentuknya mayoritas-minoritas permanent
Mayoritas-minoritas permanen terbentuk atas dasar ras, agama, bahasa, etnisitas atau sesuatu ciri permanen lain.
11. Cara melindungi kepentingan minoritas permanen dalam negara demokrasi
• memberi perwakilan proporsional kepada kelompok minoritas
• memberikan hak veto kepada minoritas
• memberikan otonomi khusus bagi minoritas
12. Membedakan pemerintahan demokrasi dengan pemerintahan kediktatoran
o demokrasi :umumnya memiliki konstitusi (UUD ) yang mengatur pembagian kekuasaan Negara , pembatasan kekuasaan penguasa dan jaminan hak asasi warganegara, pemerintahan berdasarkan hokum , tujuan pemerintahannya adalah untuk mensejahterakan rakyat
• kediktatoran:mempunyai ideology resmi, mempunyai satu partai masa tunggal, mengawasi seluruh keg. Penduduk dgn teknologi modern

13. Karateristik pemerintahan diktator
• negara diktator mempunyai sebuah ideologi resmi yang mencakup segala aspek keberadaan manusia, mengtur aspek kehidupan fisik maupun rohani manusia
• negara diktator hanya mempunyai satu partai massa tunggal, yang biasanya dipimpin oleh satu orang
• negara mengwasi seluruh kegiatan penduduk melalui sistem pengawasan polisi teroris yang memanfaatkan teknologi modern
• penguasa memonopoli semua media massa
• penguasa memonopoli seluruh kekuatan bersenjata
• penendalian terpusat seluruh kegiatan ekonomi yang semula ada di tangan swasta oleh pemerintah melalui jajaran birokrasinya
14. Makna demokrasi berdasarkan sila kesatu pancasila
Demokrasi berdasarkan pancasila menolak atheisme maupun propa ganda untuk menyebarkan atheisme.Para pemimpin negara juga dituntut agar mempertanggujawabkan segala tindakannya kepada tuhan yang maha esa.Disamping itu mereka juga harus mengembangkan sikap toleransi antar pemeluk agam dalam segala kegiatan hidup bernegara.

15. Makna demokrasi berdasarkan sila ketiga pancasila
Demokrasi di indonesa harus mengutamakan integrasi (persatuan kesatuan) bangsa dan tumpah darah indonesia.Semua perselisihan/konflik harus diselesaikan dengan semangat menjaga persatuan kesatuan bangsa.Proses penetapan pancasila pada tahun 1945 sendiri merupan contoh nyata bagaimana persatuan kesatuan bangsa lebih diutamakan dibanding kepentingan kelompok/golongan.

16. Makna demokrasi berdasarkan sila kelima
Demokrasi berdasarkan Pancasila harus dipergunakan atau diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti bahwa demokrasi berdasar Pancasila bukan hanya demokrasi politik melainkan juga demokrasi sosial dan ekonomi

17. Alasan mengapa demokrasi belum dapat dijalankan pada masa awal kemerdekaan
Terhambat oleh usaha belanda utuk menguasai kembali indonesia.
18. Hal-hal negatif dari pelaksanaan demokrasi liberal di tahun 1950-an
• usia (masa kerja) rata-rata kabinet yang pendek menyebabkan banyak kebijaksanaan pemerintahan jangka panjang tidak dapat terlaksana.
• Terjadi ketidakserasian hubungan dalam tubuh angkatan bersenjata sesudah terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952
• terjadi perdebatan terbuka antara presiden Soekarno dengan tokoh Masyumi Isa Anshary, tentang apakah penggantian Pancasila dengan dasar negara yang lebih Islami akan merugikan umat kristen dan Hindu ataukah tidak. Dengan demikian konsensus tentang tujuan-tujuan negara terusik di samping timbul kesan adanya ketegangan antara penguasa (Presiden) dengan umat Islam.
• Masa kegiatan kampanye pemilu yang berkepanjangan (1953-!955) mengakibatkan meningkatnya ketegangan sosial di masyarakat
• kebijaksanaan beberapa perdana Menteri yang cenderung ingin atau bersifat mengu7ntungkan partainya sendiri sering menimbulkan kerugian bagi perekonomian nasional.
• Pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah-daerah seperti nampak dalam pemberontakan PRRI ( di Sumatra) dan Permesta (di Sulawesi)
19. Hal-hal positif dari pelaksanaan demokrasi liberal di tahun 1950-an
• badan-badan pengadilan menikmati kebebasan yang besar dalam menjalankan fungsinya termasuk dalam kasus-kasus yang menyangkut menteri, pimpinan militer, maupun pemimpin-pemimpin partai.
• DPR berfungsi dengan baik
• pers bebas sehingga banyak fariasi isi mass media, ada banyak kritik di surat kabar terutama dalam kolom kartun dan pojok
• selama masa itu pemerintah berhasil melaksanakan programnya seperti dalam bidang pendidikan, peningkatan produksi, peningkatan tingkat expor maupun dalam mengendalikan inflasi
• jumlah sekolah bertambah dengan pesat sehingga terjadi peningkatan status sosial yang cepat pula
• kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan-pemberontakan
• hanya ada sedikit keteganagan di antara umat beragama.
• Minoritas Tionghoa mendapat perlindungan efektif dari pemerintah
• Indonesia mendapat nama baik di dunia internasional
20. Hal-hal negatif dari pelaksanaan demokrasi terpimpin di tahun 1959-1965
• pelanggaran prinsip “kebebasan kekuasaan kehakiman”
• pengekangan hak-hak asasi warga negara di bidang politik (berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat)
• pelampauan batas wewenang
• pembentukan lembaga negara ekstra konstitusional
• pengutamaan fungsi pimpinan (Presiden)
21. Hal-hal positif dari pelaksanaan demokrasi terpimpin di tahun 1959-1965
• keberhasilan pemerintah menumpas pemberontakan DI/TII yang telah berlangsung selama hampir 14 tahun
• keberhasilan menyatukan Irian Barat ke dalam pangkuan ibu pertiwi setelah cukup lama menjadi sengketa dengan pihak Belanda
22. Hal-hal negatif dari pelaksanaan demokrasi di masa orde baru
• pembatasan hak-hak politik rakyat
• pemusatan kekuasaan di tangan Presiden
• Pemilu yang tidak demokratis
• pembentukan lembaga ekstra konstitusional
• korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
23.Hal-hal positif dari pelaksanaan demokrasi di masa orde baru
• perekonomian Indonesia membaik selama pemerintahan Soeharto
• pertumbuhan ekonomi makro dan keberhasilan program KB telah meningkatkan GNP Perkapita Indonesia
• keberhasilan yang besar pada sektor pertanian
• keberhasilan pengentasan kemiskinan
24. Hal-hal negatif dari pelaksanaan demokrasi selama masa transisi (1998-sekarang)
• tercerai berainya elit politik nasional maupun lokal
• partai politik berfungsi sebagai pengembang demokrasi
• militer dan birokrasi yang menghalangi jalan demokrasi
• maraknya kekerasan terhadap civil society oleh kelompok-kelompok kekerasan di msyarakat


25. Hal-hal positif dari pelaksanaan demokrasi selama masa transisi (1998-sekarang)
e) Pengembangan sistem multi partai yang menjamin kedaulatan dan kemandirian partai
f) Kebebasan pers ditegakkan
g) Pemilu diatur dengan baik dengan prinsip LUBER dan JURDIL
h) Pembagian kekuasaan secara vertikal

26. Pendapat apakah bangsa Indonesia cocok diperintah dengan cara demokratis atau otoriter
Kalau menurut pendapat saya, bangsa Indonesia lebih cocok diperintah dengan cara demokrasi karena demokrasi menggunakan sistem dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Denagn sistem demokrasi, maka rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di negara Indonesia. Rakyat juga memiliki kebebasan berpendapat dan menentukan pilihan atau bisa memilih langsung pemimipin negara Indonesia dengan adanya Pemilu.

27. Penilaian terhadap upaya pemerintah RI dalam melindungi kelompok minoritas permanen
Upaya pemerintah RI cukup baik dengan memberikan perlindungan efektif terhadap kelompok minoritas, karena rakyat/ kelompok minoritas memerlukan perlindungan yang cukup dibandingkan dengan kelompok mayoritas sendiri.

28. Penilaian terhadap praktik kekerasan seusai pemilihan kepala daerah secara langsung
Menurut saya praktik kekerasan yang dilakukan orang seusai pemilihan kepala daerah cenderung merusak moral daerah tersebut, hanya akan membuang tenaga saja. Padahal penentuan kepala daerah hanya bisa ditentukan oleh votting melalui pemilu, tindakan kekerasan merupakan yang sangat bodoh untuk dilakukan, kita seharusnya bebas dalam memilih calon kepala daerah karena sifatnya LUBER dan JURDIL.

ASTRI SEPTIANINGRUM
292007010
S1 PGSD A
TUGAS KEWARGANEGARAAN 4
1. makna konsep dari rakyat dalam definisi tentang demokrasi
Rakyat adalah pihak yang berkehendak mengorganisasikan diri dalam sebuahnegara guna mewujudkan cita-cita pribadi maupun bersama, dan merupakan sumber kehendak dalam pembentukan negara

2. untuk rakyat dalam definisi tentang demokrasi
Rakyat menikmati hasil pelaksanaan dan pengawasan kebijakan pemerintahan itu

3. Pengertian prinsip konsultasi pada rakyat dalam demokrasi
Hal ini dilakukan agar para pejabat pemerintah dapat mengetahui kebijakan-kebijakan apa yang diharapkan oleh rakyat, setelah kebijakan ditetapkan pemerintah wajib melaksanakannya secara bertanggungjawab.

4. Pengertian prinsip persamaan dalam politik dalam demokrasi
Berarti persamaan kesempatan berpartisipasi, bukan persamaan partisipasi nyata warga masyarakat, tidak ada kesamaan tingkat partisipasi karena setiap orang memiliki kemampuan dan kemauan yang berbeda-beda, prinsip ini akan terpenuhi bila setiap warga memiliki kesempatan sama.

5. hak mayoritas menurut prinsip majority rule
untuk mengambil keputusan setelah memperhatikan kepentingan minoritas

6. kewajiban mayoritas menurut prinsip majority rule
- Mayoritas wajib selalu mengingat bahwa minoritas adalah bagian dari rakyat, yang harus dipertimbangkan hak dan aspirasinya.
- Mayoritas tidak boleh memaksakan pendapatnya untuk menghancurkan minoritas
- Kelompok mayoritas harus mengguankan kemampuan ‘political sensenya’, untuk tidak menghancurkan harapan kaum minoritas.
- Kelompok harus bertindak cermat dan adil agar kesatuan bangsa tetap dipertahankan walau terdapat perbedaan.

7. hak minoritas menurut prinsip majority rule
utur memperjuangkan aspirasinya

8. kewajiban minoritas menurut prinsip majority rule
tidak berhak mengambil keputusan tetapi minoritas juga bagian dari rakyat yang harus dipertimbangkan pendapatnya.

9. perbedaan antara meyoritas-minoritas permanen dan mayoritas-minoritas tidak permanen

10. dasar terbentuknya meyoritas-minoritas permanen
adalah atas dasar ras, agama, bahasa, etnisitas atau suatu ciri permanen lain

11. cara melindungi kepentingan minoritas permanen dalam negara demokrasi
(a) memberi perwakilan proporsional kepada kelompok minoritas
(b) memberikan hak veto kepada minoritas
(c) memberikan otonomi khusus bagi minoritas

12. beda pemerintahan demokrasi dan pemerintahan kediktatoran
a. demokrasi :umumnya memiliki konstitusi (UUD ) yang mengatur pembagian kekuasaan Negara , pembatasan kekuasaan penguasa dan jaminan hak asasi warganegara, pemerintahan berdasarkan hokum , tujuan pemerintahannya adalah untuk mensejahterakan rakyat
b. kediktatoran:mempunyai ideology resmi, mempunyai satu partai masa tunggal, mengawasi seluruh keg. Penduduk dgn teknologi modern

13. karakteristik pemerintahan diktator
a. negara diktator mempunyai sebuah idiologi resmi yang mencakup segala aspek keberadaan manusia, mengatur aspek kehidupan fisik maupun rohani manusia, masyarakat harus tunduk pada idiologi itu.
b. hanya mempunyai 1 partai tunggal yang biasanya dipimpin oleh 1orang. Walaupun partai itu hanya mencakup sebagian kecil penduduk, namun bertindak sebagai penafsir tunggal idiologi resmi
c. negara mengawasi seluruh kegiatan penduduk melalui sistem pengawasan polisi teroris yang memanfaatkan teknologi modern
d. penguasa memonopoli semua media massa
e. penguasa memonopoli seluruh kekuatan bersenjata
f. pengendalian terpusat, seluruh kegiatan ekonomi yang semula di tangan swasta oleh pemerintah melalui jajaran birokrasinya

14. makna demokrasi menurut sila 1 Pancasila
demokrasi berdasarkan sila 1 menolak atheisme maupun propahanda untuk menyebarluaskan atheisme, pemerintah dituntut mempertanggungjawabkan segala tindajan kepada Tuhan YME selain itu juga mengembangkan sikap toleransi antar pemeluk agama dalam segala kegiatan hidup bernegara

15. makna demokrasi menurut sila 3 Pancasila
demokrasi di Indonesia harus mengutamakan integrasi bangsa dan tumpah darah Indonesia, semua perselisihan harus diselesaikan dengan semangat menjaga persatuan kesatuan bangsa

16. makna demokrasi menurut sila 5 Pancasila
demokrasi harus dipergunakan atau diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan bukan hanya demokrasi politik melainkan juga demokrasi sosial dan ekonomi

17. alasan mengapa demokrasi belum dapat dijalankan pada masa awal kemerdekaan
Demokrasi belum dapat dijalankan pada masa awal kemerdekaan karena terhambat oleh usaha Belanda untuk menguasai kembali Indonesia.

18. hal negatif dari pelaksanaan demokrasi liberal th 50an
a. masa jabatan rata-rata kabinet pendek sehingga banyak kebijakan jangka panjang tidak dapat terlaksana
b. terjadi ketidakserasian hubungan dalam tubuh angkatan bersenjata sesudah terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952. sebagian anggota ABRI condong ke Presiden Soekarno, hal itu mengancam persatuan kesatuan bangsa
c. adanya perdebatan antara Presiden Soekarno dengan tokoh Masyumi Isa Anshary tentang apakah penggantian Pancasila dengan dasar Islami akan merugikan umat Kristen
dan Hindu atau tidak.
d. Masa kegiatan kampanye pemilu yang berkepanjangan (1953-1955) mengakibatkan meningkatnya ketegangan sosial di masyarakat.
e. Kebijakan beberapa Perdana Mentri yang cenderung ingin bersifat menguntungkan partainya sendiri menimbulkan bagi perekonomian nasional.
f. Pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah-daerah seperti nampak dalam pemberontakan PRRI ( di Sumatra ) dan Permesta ( Sulawesi )

19. hal positif dari pelaksanaan demokrasi liberal th 50an
a. Badan-badan pengadilan menikmati kebebasan yang besar dalam menjalankan fungsinya menyangkut mentri, pimpinan militer, maupun pimpinan partai
b. DPR berfungsi dengan baik
c. Pers bebas sehingga banyak variasi isi mass media, ada banyak kritik di surat kabar
d. Selama masa itu pemerinta berhasil melaksanakan program pendidikan, peningkatan produksi, mengendalikan inflasi, dll.
e. Jumlah sekolah bertambah
f. Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan-pemberontakan
g. Hanya ada sedikit ketegangan antar umat beragama
h. Minoritas Tiong Hoa mendapat perlindungan efektif dari pemerintah
i. Indonesia mendapat nama baik di dunia Internasional

20. hal negatif dari pelaksanaan demokrasi terpimpin th 1959-1965
1) Pelanggaran prinsip “kebebasan kehakiman”
2) Pengekangan hak-hak asasi warganegara di bidang politik ( berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat )
3) Pelampauan batas wewenang
4) Pembentukan lembaga negara ekstra konstitusional
5) Pengutamaan fungsi pimpinan (presiden )



21. hal positif dari pelaksanaan demokrasi terpimpin th 1959-1965
1) Keberhasilan pemerintah menumpas pemberontakan DI/ TII yang telah berlangsung selama hampir 14 tahun
2) Keberhasilan menyatukan Irian Barat ke dalam pangkuan Ibu Periwi setelah cukup lama menjadi sengketa dengan pihak Belanda
22. Hal-hal negatif dari pelaksanaan demokrasi Pancasila di masa orde baru
a) Pembatasan hak-hak politik rakyat
b) Pemusatan Kekuasaan di tangan Presiden
c) Pemilu yang tidak demokratis
d) Pembentukan lembaga ekstra kontitusional
e) Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

23. hal positif dari pelaksanaan demokrasi Pancasila di masa ORBA
a) Managemen keuangan yang pragmatis dan efektif telah meningkatkan penanaman modal dan produktivitas tenaga kerja
b) Bonanza minyak
c) Pertumbuhan ekonomi makro
d) Keberhasilan program KB
e) Peningkatan GNP perkapita Indonesia
f) Jumlah saluran telepon meningkat, PLN meningkat
g) Keberhasilan pembangunan sistem transmisi lewat satelit telah melancarkan sistem komunikasi dari Jakarta ke seluruh tanah air.
h) Kemakmuran dari minyak digunakan untuk membiayai ribuan sekolah, puskesmas, dan masjid.
i) Pendidikan tingkat dasar telah diwajibkan bagi seluruh anak Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.
j) Keberhasilan sektor pertanian yang besarPemerintah mengucurkan dana untuk membiayai subsidi pupuk, program pertanian, dan pelatihan para petani.
k) Berhasil mengentaskan kemiskinan

24. hal negatif dari pelaksanaan demokrasi selama masa transisi
a. Tercerai berainya elit politik nasional maupun lokal
b. Partai politik lebih berfungsi sebagai pembunuh ketimbang sebagai pengembang demokrasi
c. Militer dan birokrasi yang menghalangi jalannya demokrasi
d. Maraknya kekerasan terhadap civil society oleh kelompok-kelompok kekerasan di masyarakat

25. hal positif dari pelaksanaan demokrasi selama masa transisi
a) Pengembangan sistem multi partai yang menjamin kedaulatan dan kemandirian partai
b) Kebebasan pers ditegakkan
c) Pemilu diatur dengan baik dengan prinsip LUBER dan JURDIL
d) Pembagian kekuasaan secara vertikal

26. Pendapat saya apakah bangsa Indonesia cocok diperintah dengan cara demokratis atau otoriter
Menurut saya, Indonesia cocoknya diperintah dengan cara demokratis karena melaui hal tersebut rakyat akan lebih berperan aktif sebagai warga Indonesia dan aspirasinya akan lebih bisa disalurkan misalnya dalam pemilu

27. Penilaian terhadap upaya pemerintah RI dalam melindungi kelompok minoritas
Menurut saya pemerintah belum begitu dengan sungguh memerhatikan kelompok minoritas karena dalam realitanya orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam masyarakat lebih diutamakan

28. Penilaian terhadap praktik kekerasan seusai pemilihan kepala daerah secara langsung
permanen
Hal tersebut justru akan menimbulkan penilaian jelek dari daerah lain terhadap daerah tersebut dan menurut saya daerah tersebut tidak mampu menerima apa yang telah menjadi hasil dalam pemilu.





























FITA NURSELA
292007007
S1 PGSD kelas A


TUGAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

1. Makna konsep dari rakyat dalam definisi tentang demokrasi
Rakyat adalah pihak yang berkehendak mengorganisasikan diri dalam sebuah negara guna mewujudkan cita-cita pribadi maupun cita-cita bersama mereka dan rakyat juga merupakan sumber kehendak pembentukan Negara.

2. Makna konsep untuk rakyat dalam definisi tentang demokrasi
Apabila kebijakan pemerintah membuahkan hasil maka rakyat pulalah yang menikmati hasil pelaksanaan dan pengawasan kebijakan pemerintahan itu.

3. Pengertian prinsip konsultasi pada rakyat dalam demokrasi
Apabila pejabat pemerintah hanya mengikuti kehendaknya sendrti bukan kehendak rakyat, atau jika mereka dapat melakukan hal semacam itu tanpa merasa takut kehilangan jabatannya, maka sesungguhnya yang berdaulat adalah para pejabat itu sendiri bukan rakyat.

4. Pengertian prinsip persamaan dalam politik dalam demokrasi
Persamaan kesempatan berpartisipasi, bukan persamaan pertisipasi nyata warga masyarakat. Tidak adanya kesamaan tingkat pertisipasi warga Negara dalam kehidupan demokrasi, karena kemauan dan kemampuan warga Negara dalam memanfaatkan kesempatan berpartisipasi politik itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya.

5. Hak mayoritas menurut prinsip majority rule
Berhak mengambil keputusan

6. Kewajiban mayoritas meurut prinsip majority rule
Wajib mengingat bahwa minoritas bagian dari rakyat yang haris dipertimbangkan hak dan aspirasinya.

7. Hak minoritas menurut prinsip majority rule
Minoritas berhak mengemukakan aspirasinya atau memperjuangkan aspirasinya.

8. Kewajiban minoritas menurut prinsip majority rule
mereka tidak berhak mengambil keputusan tetapi kelompok minoritas juga harus dipertimbangkan aspirasimya.


9. Perbedaan antara mayoritas minoritas permanent dan mayoritas minoritas tidak permanen
a. demokrasi :umumnya memiliki konstitusi (UUD ) yang mengatur pembagian kekuasaan Negara , pembatasan kekuasaan penguasa dan jaminan hak asasi warganegara, pemerintahan berdasarkan hokum , tujuan pemerintahannya adalah untuk mensejahterakan rakyat
b. kediktatoran:mempunyai ideology resmi, mempunyai satu partai masa tunggal, mengawasi seluruh keg. Penduduk dgn teknologi modern

10. Dasar terbentuknya mayoritas minoritas permanent
Mayoritas-minoritas permanen terbentuk atas dasar ras, agama, bahasa, etnisitas atau sesuatu ciri permanen lain.

11. Cara melindungi kepentingan minoritas permanent dalam Negara demokrasi dengan cara:
a. Memberi perwakilan proporsional kepada kelompok minoritas
b. Memberikan hak veto kepada minoritas
c. Memberikan otonomi khusus bagi minoritas

12. Perbedaan antara pemerintah demokrasi dengan pemerintah kediktatoran
a. demokrasi :umumnya memiliki konstitusi (UUD ) yang mengatur pembagian kekuasaan Negara , pembatasan kekuasaan penguasa dan jaminan hak asasi warganegara, pemerintahan berdasarkan hokum , tujuan pemerintahannya adalah untuk mensejahterakan rakyat
b. kediktatoran:mempunyai ideology resmi, mempunyai satu partai masa tunggal, mengawasi seluruh keg. Penduduk dgn teknologi modern

13. Karaktaristik pemerintahan ditaktor
a. Negara dictator mempunyai sebuah ideologi resmi yang mencakup segala aspek keberadaan manusia, mengatur aspek kehidupan fisik maupun rohani manusia.
b. Hanya mempunyai satu partai masa tunggal yang biasanya dipimpin oleh satu orang
c. Negara mengawasi seluruh kegiatan penduduk melalui sitem pengawasan polisi yang memanfaatkan teknilogi modern
d. Penguasa monopoli semua media masa
e. Penguasa monopoli seluruh kekuatan senjata
f. Pengendalian terpusat seluruh kegiatan ekonomi yang semula ada di tangan swasta oleh pemerintah melalui jajaran birokrasinya

14. Makna demokrasi berdasarkan sila kesatu Pancasila
Menolak adanya atheisme maupun propaganda untuk menyebarluaskan atheisme. Para pemeran politik.pimpinan Negara juga dituntut agar mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Tuhan YME. mereka juga harus mengembangkan sikap toleransi antar pemeluk agama dalam segala kegiatan hidup bernegara.

15. Makna demokrasi berdasarkan sila ketiga Pancasila
Mengutamakan integrasi (persatuan kesatuan) bangsa dan tumpah darah Indonesia. Semua perselisihan faham atau koflik harus diselasaikan dengan semangat menjaga persatuan kesatuan bangsa.

16. Makna demokrasi berdasarkan sila kelima Pancasila
Harus dipergunakan atau diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti bahwa demokrasi bardasarkan Pancasila bukan hanya demokrasi politik melainkan juga demokrasi sosial dan ekonomi.

17. Alasan mengapa demokrasi belum dapat dijalankan pada masa awal kemerdekaan
karena terhambat oleh usaha belanda untuik menguasai kembali Indonesia.

18. Hal-hal negative dari pelaksanaan demokrasi liberal di tahun 1950-an
a. Masa kerja rata-rata cabinet yang pendek menyebabkan banyak kebijakan pemerintahan jangka panjang tidak dapat terlaksana
b. Terjadi ketidak serasian hubungan dalam tubuh angkatan bersenjata sesudah terjadinya peristiwa 17 oktober 1952. sebagian anggota ABRI condong ke kabinet wilopo sebagian condong ke Presiden soekarno
c. Terjadi perdebatan terbuka antara Presiden Soekarno dengan tokoh Masyumi Isa Anshary tentang apakah penggantian Pancasila dengan dasar Negara yang lebih islami akan merugikan umat kristen dan hindu ataukah tidak.
d. Masa kegiatan kampanye pemilu yang berkepanjangan (1953-1955) mengakibatkan meningkatnya ketegangan sosial di mesyarakat
e. Kebijaksanaan beberapa Perdana Menteri yang cenderung ingin atau bersifat menguntungkan partainya sendiri sering menimbulkan kerugian bagi perekonomian nasional.
f. Pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah-dartah seperti nampak dalam pemberontakan PRRI (di Sumatra) dan permesta (di Sulawesi)

19. Hal-hal positif dari pelaksanaan demokrasi liberal di tahun 1950-an
a. Badan-badan pengadilan menikmati kebebasan yang besar dalam menjalankan fungsinya
b. DPR berfungsi dengan baik. Banyak hal yang dapat diselesaikan bersama dengan pemerintah
c. Pers bebas sehingga banyak variasi isi mass media, ada banyak kritik di surat kabar terutama dalam kolom kartun dan pojok
d. Selama masa itu pemerintah berhasil pula melaksanakan programnya seperti dalam bidang pendidikan, peningkatan produksi, peningkatan tingkat ekspor maupun dalam mengendalikan inflasi
e. Jumlah sekolah bertambah dengan pesat sehingga terjadi peningkatan status sosial yang cepat pula.
f. Kebinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan-pemberontakan seperti gerakan Merapi-Merbabu Complex
g. Hanya ada sedikit ketegangan di antara umat beragama
h. Minoritas Tionghua mendapat perlindungan efektif dari pemerintah
i. Indonesia mendapat nama baik di dunia Internasional

20. Hal-hal negative dari pelaksanaan demokrasi terpimpin di tahun 1959 s/d 1965
a. Pelanggaran prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman
b. Pengekangan hak-hak asasi warga Negara di bidang politik (berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat)
c. Pelampauan batas wewenang
d. Pembentukan lembaga Negara ekstra konstitusional
e. Pengutamaan fungsi pimpinan (Presiden)

21. Hal-hal positif dari pelaksanaan demokrasi terpimpin di tahun 1959 s/d 1965
a. Keberhasilan pemerintah manumpas pemberontakan DI/TII yang telah berlangsung selama hampir 14 tahun
b. Keberhasilan menyatukan Irian Barat ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi setelah cukup lama menjadi sengketa dengan pihak Belanda

22. Hal-hal negative dari pelaksanaan demokrasi Pancasila di masa orde baru
a. Pembatasan hak-hak politik rakyat
b. Pemusatan kekuasaan di tangan Presiden
c. Pemilu yang tidak demokratis
d. Pembentukan lembaga ekstra konstirusional
e. Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

23. Hal-hal positif dari pelaksanaan demokrasi Pancasila di masa orde baru
- Managemen keuangan yang pragmatis dan efektif telah meningkatkan penanaman modal dan produktivitas tenaga kerja
- Bonanza minyak
- Pertumbuhan ekonomi makro
- Keberhasilan program KB
- Peningkatan GNP perkapita Indonesia
- Jumlah saluran telepon meningkat, PLN meningkat
- Keberhasilan pembangunan sistem transmisi lewat satelit telah melancarkan sistem komunikasi dari Jakarta ke seluruh tanah air.
- Kemakmuran dari minyak digunakan untuk membiayai ribuan sekolah, puskesmas, dan masjid.
- Pendidikan tingkat dasar telah diwajibkan bagi seluruh anak Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.
- Keberhasilan sektor pertanian yang besarPemerintah mengucurkan dana untuk membiayai subsidi pupuk, program pertanian, dan pelatihan para petani.
- Berhasil mengentaskan kemiskinan

24. Hal-hal negative dari pelaksanaan demokrasi selama masa transisi (1998-sekarang)
- Tercerai berainya elit politik nasional maupun lokal
- Partai politik lebih berfungsi sebagai pembunuh ketimbang sebagai pengembang demokrasi
- Militer dan birokrasi yang menghalangi jalannya demokrasi
- Maraknya kekerasan terhadap civil society oleh kelompok-kelompok kekerasan di masyarakat

25. Hal-hal positif dari pelaksanaan demokrasi selama masa transisi (1998-sekarang)
- Pengembangan sistem multi partai yang menjamin kedaulatan dan kemandirian partai
- Kebebasan pers ditegakkan
- Pemilu diatur dengan baik dengan prinsip LUBER dan JURDIL
- Pembagian kekuasaan secara vertikal

26. Apakah bangsa Indonesia cocok diperintah dengan cara demokratis atau otoriter
menurut pendapat saya bangsa indonesia lebih cocok diperintah dengan cara demokrasi.karena dengan cara demokrasi rakyat juga mempunyai andil yang penting. Presiden ditentukan dan dipilih oleh rakyat, rakyat juga mempunyai kebebasan yang mutlak.

27. Penilaian terhadap upaya pemerintah RI melindungi kelompok-kelompok minoritas permanent
Upaya pemerintah RI cukup baik dengan memberikan perlindungan efektif terhadap kelompok minoritas, karena rakyat/ kelompok minoritas memerlukan perlindungan yang cukup dibandingkan dengan kelompok mayoritas sendiri.

28. Penilaian terhadap praktik kekerasan sesuai pemilihan kepala daerah secara la ngsung
menurut pendapat saya hal tersebut tidaklah seharusnya dilakukan, karena hanya akan menimbulkan perpecahan dan daerah yang sedang melaksanakan pemilihan akan merasa malu karena ada tindakan tersebut. Prmilihan haruslah diadakan secara aman jujur dan adil.















ROSVITA HANNY M
29 2007 011
S1 PGSD Kelas A
Tugas Kewarganegaraan 4
1. Makna konsep ‘dari rakyat’ dalam definisi tentang demokrasi
‘Dari rakyat’ berarti bahwa rakyat adalah pihak yang berkehendak mengorganisasikan diri dalam sebuah negara untuk mewujudkan cita-cita pribadi maupun cita-cita bersama mereka. Rakyat adalah sumber kehendak dalam pembentukan negara.
2. Makna konsep ‘untuk rakyat’ dalam definisi tentang demokrasi
‘Untuk rakyat’ berarti apabila kebijakan pemerintah membuahkan hasil maka rakyat pulalah yang menikmati hasil pelaksanaan dan pengawasan kebijakan pemerintah tersebut.
3. Pengertian prinsip ‘konsultasi pada rakyat’ dalam demokrasi
Prinsip konsultasi pada rakyat merupakan konsekuensi logis dari prinsip kedaulatan rakyat. Prinsip dapat diterapkan bila ada mekanisme kelembagaan agar para pejabat pemerintah dapat mengetahui kebijakan-kebijakan apa yang diharapkan oleh rakyat.
4. Pengertian prinsip ‘persamaan dalam politik’ dalam demokrasi
Prinsip persamaan politik merupakan persamaan kesempatan berpartisipasi, bukan persamaan partisipasi nyata warga masyarakat. Jadi tidak ada kesamaan tingkat partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi.
5. Hak mayoritas menurut prinsip majority rule
Hak mayoritas:
- mayoritas berhak mengambil keputusan
6. Kewajiban mayoritas menurut prinsip majority rule
- Mayoritas wajib selalu mengingat bahwa minoritas adalah bagian dari rakyat, yang harus dipertimbangkan hak dan aspirasinya.
- Mayoritas tidak boleh memaksakan pendapatnya untuk menghancurkan minoritas
- Kelompok mayoritas harus mengguankan kemampuan ‘political sensenya’, untuk tidak menghancurkan harapan kaum minoritas.
- Kelompok harus bertindak cermat dan adil agar kesatuan bangsa tetap dipertahankan walau terdapat perbedaan.
7. Hak minoritas menurut prinsip majority rule
Minoritas berhak mengemukakan aspirasinya atau memperjuangkan aspirasinya.
8. Kewajiban minoritas menurut prinsip majority rule
tidak berhak mengambil keputusan tetapi minoritas juga bagian dari rakyat yang harus dipertimbangkan pendapatnya.
9. Perbedaan mayoritas-minoritas permanen dan mayoritas-minoritas tidak permanen
 demokrasi :umumnya memiliki konstitusi (UUD ) yang mengatur pembagian kekuasaan Negara , pembatasan kekuasaan penguasa dan jaminan hak asasi warganegara, pemerintahan berdasarkan hokum , tujuan pemerintahannya adalah untuk mensejahterakan rakyat
• kediktatoran:mempunyai ideology resmi, mempunyai satu partai masa tunggal, mengawasi seluruh keg. Penduduk dgn teknologi modern
10. Dasar terbentuknya mayoritas-minoritas permanent
Mayoritas-minoritas permanen terbentuk atas dasar ras, agama, bahasa, etnisitas atau sesuatu ciri permanen lain.
11. Cara melindungi kepentingan minoritas permanen dalam negara demokrasi
(a) memberi perwakilan proporsional kepada kelompok minoritas
(b) memberikan hak veto kepada minoritas
(c) memberikan otonomi khusus bagi minoritas
13. Membedakan pemerintahan demokrasi dengan pemerintahan kediktatoran
• demokrasi :umumnya memiliki konstitusi (UUD ) yang mengatur pembagian kekuasaan Negara , pembatasan kekuasaan penguasa dan jaminan hak asasi warganegara, pemerintahan berdasarkan hokum , tujuan pemerintahannya adalah untuk mensejahterakan rakyat
• kediktatoran:mempunyai ideology resmi, mempunyai satu partai masa tunggal, mengawasi seluruh keg. Penduduk dgn teknologi modern.
13. Karakteristik pemerintahan diktator
a) Negara diktator emmpunyai sebuah ideologi resmi yang mencakup segala aspek keberadaan manusia, mengatur aspek kehidupan fisik maupun rohani manusia. Setiap warga masyarakat harus tunduk pada ideologi tersebut.
b) Negara diktator hanya mempunyai satu partai massa tunggal, yang dipimpin oleh satu orang.
c) Negara mengawasi kegiatan penduduk melalui sitem pengawasan polisi teroris yang memanfaatkan teknologi modern
d) Penguasa memonopoli semua media massa
e) Penguasa memonopoli seluruh kekuatan bersenjata
f) Pengendalian terpusat seluruh kegiatan ekonomi yang semula ada di tangan swasta oleh pemerintah melalui jajaran birokrasinya.
14. Makna demokrasi berdasarkan sila kesatu Pancasila
Berdasar pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa , maka demokrasi berdasar Pancasila menolak atheisme maupun propaganda untuk menyebarluaskan atheisme. Para pemimpin negara juga dituntut agar mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka juga harus mengembangkan sikap toleransi antar pemeluk agama dalam segala kegiatan hidup bernegara.
15. Makna demokrasi berdasarkan sila ketiga Pancasila
Sila Persatuan Indonesia menjiwai demokrasi di Indonesia harus mengutamakan integrasi (persatuan kesatuan) bangsa dan tumpah darah Indonesia. Semua perselisihan harus diselesaikan sehingga tetap menjaga persatuan kesatuan bangsa.
16. Makna demokrasi berdasarkan sila kelima Pancasila
Demokrasi di Indonesia juga dijiwai oleh sila kelima Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka demokrasi berdasarkan Pancasila harus dipergunakan atau diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Jadi demokrasi di Indonesia bukan hanya demokrasi politik saja tetapi juga demokrasi sosial dan ekonomi.
17. Alasan demokrasi belum dapat dijalankan pada masa awal kemerdekaan
Demokrasi belum dapat dijalankan pada masa awal kemerdekaan karena terhambat oleh usaha Belanda untuk menguasai kembali Indonesia.
18. Hal-hal negatif dari pelaksanaan demokrasi liberal tahun 1950-an
• Usia kabinet yang pendek menyebabkan banyak kebijakan pemerintahan jangka panjang tidak dapat terlaksana
• terjadi ketidakserasian hubungan dalam tubuh angkatan bersenjata sesudah terjadinya peristiwa 17 Pktober 1952.
• Terjadi perdebatan terbuka antar Presiden Soekarno dengan Masyumi Isa Anshary, tentang pergantian Pancasila dengan dasar negara yang lebih Islami akan merugikan umat beragama lain atau tidak.
• Masa kegiatan kampanye pemilu yang berkepanjangan (1953-1955) mengakibatkan meningkatnya ketegangan sosial di masyarakat.
• Kebijakan beberapa Perdana Mentri yang cenderung ingin bersifat menguntungkan partainya sendiri menimbulkan bagi perekonomian nasional.
• Pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah-daerah seperti nampak dalam pemberontakan PRRI ( di Sumatra ) dan Permesta ( Sulawesi )
19. Hal-hal positif dari pelaksanaan demokrasi liberal tahun 1950-an
• Badan-badan pengadilan menikmati kebebasan yang besar dalam menjalankan fungsinya menyangkut mentri, pimpinan militer, maupun pimpinan partai
• DPR berfungsi dengan baik
• Pers bebas sehingga banyak variasi isi mass media, ada banyak kritik di surat kabar
• Selama masa itu pemerinta berhasil melaksanakan program pendidikan, peningkatan produksi, mengendalikan inflasi, dll.
• Jumlah sekolah bertambah
• Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan-pemberontakan
• Hanya ada sedikit ketegangan antar umat beragama
• Minoritas Tiong Hoa mendapat perlindungan efektif dari pemerintah
• Indonesia mendapat nama baik di dunia Internasional
20. Hal-hal negatif dari pelaksanaan demokrasi terpimpin tahun 1959-1965
a) Pelanggaran prinsip “kebebasan kehakiman”
b) Pengekangan hak-hak asasi warganegara di bidang politik ( berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat )
c) Pelampauan batas wewenang
d) Pembentukan lembaga negara ekstra konstitusional
e) Pengutamaan fungsi pimpinan (presiden )
21. Hal-hal positif dari pelaksanaan demokrasi terpimpin tahun 1959-1965
• Keberhasilan pemerintah menumpas pemberontakan DI/ TII yang telah berlangsung selama hampir 14 tahun
• Keberhasilan menyatukan Irian Barat ke dalam pangkuan Ibu Periwi setelah cukup lama menjadi sengketa dengan pihak Belanda
22. Hal-hal negatif dari pelaksanaan demokrasi Pancasila di masa orde baru
a) Pembatasan hak-hak politik rakyat
b) Pemusatan Kekuasaan di tangan Presiden
c) Pemilu yang tidak demokratis
d) Pembentukan lembaga ekstra kontitusional
e) Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
23. Hal-hal positif dari pelaksanaan demokrasi Pancasila di masa orde baru
• Managemen keuangan yang pragmatis dan efektif telah meningkatkan penanaman modal dan produktivitas tenaga kerja
• Bonanza minyak
• Pertumbuhan ekonomi makro
• Keberhasilan program KB
• Peningkatan GNP perkapita Indonesia
• Jumlah saluran telepon meningkat, PLN meningkat
• Keberhasilan pembangunan sistem transmisi lewat satelit telah melancarkan sistem komunikasi dari Jakarta ke seluruh tanah air.
• Kemakmuran dari minyak digunakan untuk membiayai ribuan sekolah, puskesmas, dan masjid.
• Pendidikan tingkat dasar telah diwajibkan bagi seluruh anak Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.
• Keberhasilan sektor pertanian yang besarPemerintah mengucurkan dana untuk membiayai subsidi pupuk, program pertanian, dan pelatihan para petani.
• Berhasil mengentaskan kemiskinan
24. Hal-hal negatif dari pelaksanaan demokrasi selama masa transisi (1998-sekarang)
• Tercerai berainya elit politik nasional maupun lokal
• Partai politik lebih berfungsi sebagai pembunuh ketimbang sebagai pengembang demokrasi
• Militer dan birokrasi yang menghalangi jalannya demokrasi
• Maraknya kekerasan terhadap civil society oleh kelompok-kelompok kekerasan di masyarakat
25. Hal-hal positif dari pelaksanaan demokrasi selama masa transisi (1998-sekarang)
a) Pengembangan sistem multi partai yang menjamin kedaulatan dan kemandirian partai
b) Kebebasan pers ditegakkan
c) Pemilu diatur dengan baik dengan prinsip LUBER dan JURDIL
d) Pembagian kekuasaan secara vertikal
26. Pendapat apakah bangsa Indonesia cocok diperintah dengan cara demokratis atau otoriter
Kalau menurut pendapat saya, bangsa Indonesia lebih cocok diperintah dengan cara demokrasi karena demokrasi menggunakan sistem dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Denagn sistem demokrasi, maka rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di negara Indonesia. Rakyat juga memiliki kebebasan berpendapat dan menentukan pilihan atau bisa memilih langsung pemimipin negara Indonesia dengan adanya Pemilu.
27. Penilaian terhadap upaya pemerintah RI dalam melindungi kelompok minoritas permanen
Upaya pemerintah RI cukup baik dengan memberikan perlindungan efektif terhadap kelompok minoritas, karena rakyat/ kelompok minoritas memerlukan perlindungan yang cukup dibandingkan dengan kelompok mayoritas sendiri.

28. Penilaian terhadap praktik kekerasan seusai pemilihan kepala daerah secara langsung
Menurut saya praktik kekerasan yang dilakukan orang seusai pemilihan kepala daerah cenderung merusak moral daerah tersebut, hanya akan membuang tenaga saja. Padahal penentuan kepala daerah hanya bisa ditentukan oleh votting melalui pemilu, tindakan kekerasan merupakan yang sangat bodoh untuk dilakukan, kita seharusnya bebas dalam memilih calon kepala daerah karena sifatnya LUBER dan JURDIL.










































YULIANA MIFTAH
292007020
PKN MATERI 4


1. makna konsep ‘dari rakyat ‘ dalam definisi tentang demokrasi rakyat merupakan pihak yang berkehendak mengorganisasi diri dalam sebuah Negara guna mewujudkan cita-cita pribadi maupun cita-cita bersama mereka dan merupakan sumber kehendak dalam pembentukan Negara.
2. makna konsep untuk rakyat dalam definisi tentang demokrasi yaitu ketika kebijakan pemerintahan membuahkan hasil maka rakyat pulalah yang menikmati hasil pelaksanaan dan pengawasan kebijakan pemerintahan itu.
3. pengertian prinsip ‘ konsultasi pada rakyat ‘ dalam demokrasi yaitu jika pejabat pemerintah hanya mengikuti kehendaknya sendiri bukan kehendak rakyat, atau jika mereka dapat melakukan hal semacam itu tanpa merasa takut kehilangan jabatannya, maka sesungguhnya yang berdaulat adalah para pejabat itu sendiri bukan rakyat.
4. persamaan dalam politik yaitu persamaan kesempatan berpartisipasi, bukan persamaan partisipasi nyata warga masyarakat prinsip persamaan politik akan terpenuhi apabila setiap warganegara memiliki kesempatan sama untuk berpartisipasi sesuai dengan kehendak dan kemampuannya.
5. hak mayoritas menurut prinsip majority rule yaitu mayoritas berhak mengambil keputusan dan mayoritas tidak boleh memaksakan pendapatnya untuk menghancurkan minoritas.
6. kewajiban mayoritas yaitu harus menggunakan ‘political sense’ dan kelmpok mayoritas harus bertindak cermat dan adil agar kesatuan bangsa tetap dipertahankan walau terdapat perbedaan.
7. hak minoritas menurut prinsip majority rule yaitu mengemukakan aspirasinya / memperjuangkan aspirasinya dan keputusan minoritas harus didengar dan dipertimbangkan aspirasinya.sehingga keputusan yang dicapai tidak boleh mengabaikan kepentingan minoritas dan tidak hanya untuk mayoritas semata.
8. kewajiban minoritas menurut majority rule yaitu tidak berhak mengambil keputusan tetapi minoritas juga merupakn bagian dari rakyat yang harus dipertimbangkan hak dan aspirasinya dan dilindungi kepentingan kelompoknya dengan berbagai kebijakan.
9. perbedaan antara mayoritas – minoritas permanen dan mayoritas – minoritas tidak permanent :
mayoritas- minoritas permanen adalah sedikit banyaknya kelompok yang dilihat dari keaslian kelompok tersebut yang terbentuk dari ras, agama, bahasa, etnisitas/ cirri permanent lain
mayoritas-minoritas tidak permanen adalah sedikit banyaknya kelompok yang tidak dilihat dari keaslian kelompok tersebut.
dasar terbentuknya mayoritas – minoritas permanent adalah adanya perbedaan ras, agama, bahasa, etnisitas dan ciri permanen lainnya


10. cara melindungi kepentingan minoritas permanen dalam negara demokrasi yaitu :
a. memberi perwakilan proporsional kepada kelompok minoritas
b. memberikan hak veto kepada minoritas
c. memberikan otonomi khusus bagi minoritas
11. perbedaan demokrasi dan pemerintahan kediktaktoran adalah
a. demokrasi :umumnya memiliki konstitusi (UUD ) yang mengatur pembagian kekuasaan Negara , pembatasan kekuasaan penguasa dan jaminan hak asasi warganegara, pemerintahan berdasarkan hokum , tujuan pemerintahannya adalah untuk mensejahterakan rakyat
12. kediktatoran:mempunyai ideology resmi, mempunyai satu partai masa tunggal, mengawasi seluruh keg. Penduduk dgn teknologi modern
13. karakteristik pemerintahan dictator yaitu :
a. Negara dictator mempunyai sebuah ideology resmi yang mencakup segala aspek keberadaan manusia, mengatur aspek kehidupan fisik maupun rohani manusia
b. Hanya mempunyai 1 paratai massa tunggal, yang biasanya dipimpin oleh satu orang
c. Negara mengawasi seluruh keg. Penduduk melalui sistem pengawasan polisi teroris yang memanfaatkan teknologi modern
d. Penguasa monopoli semia media masa
e. Penguasa monopoli seluruh kekuatan bersenjata
f. Pengendalian terpusat seluruh kegiatan ekonomi yang semula ada ditangan swasta oleh pemerintah melalui jajaran birokrasinya
14. makna demokrasi berdasarkan sila1 pancasila yaitu demokrasi berdasarkan pancasila menolak atheisme maupun propaganda untuk menyebarluaskan atheisme.
15. makna demokrasi berdasarkan sila ketiga pancasila yaitu pelaksanan demokrasi di Indonesia harus mengutamakan integrasi bangsa dan tumpah darah Indonesia. Semiua perselisihan paham atau konflik harus diselesaikan dengan sermangat menjaga persatuan kesatuan bangsa.
16. makna demokrasi berdasarkan sila kelima pancasila harus digunakan atau diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti bahwa demokrasi berdasarkan pancasila bukan hanya demokrasi politik melainkan juga demokrasi social dan ekonomi
17. alasan mengapa demokrasi belum dapat dijalankan pada masa awal kemerdekaan adalah karena kesibukan untuk mempertahankan eksistensi Negara Indonesia dari rong-rongan penjajah belanda
18. hal-hal negative dari pelaksanaan demokrasi liberal tahun 1950-an:
a. kebijaksanan pemerintahan jangka panjang tidak dapat terlaksana
b. terjadi ketidakserasian hubungan dalam tubuh angkatan bersenjata
c. terjadi perdebatan terbuka antara presiden soekarno dengan tokoh masyumi isa anshary
d. masa keg. Kampanye pemilu yang berkepanjangan
e. menimbulkan kerugian bagi perekonomian nasional
f. terjadi pemberontakan di PRRi dan permesta

19. hal-hal positif dari pelaksanaan demokrasi liberal di tahun 1950-an :
a. badan-badn pengadilan menikmati kebebasan yang besar dalam menjalankan fungsinya
b. DPR berfungsi dgn baik
c. Pers bebas
d. Pemerintah berhasil melaksanakn program-programnya
e. Jumlah sekolah bertambah dengan pesat
f. Cabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberintakan
g. Hanya ada sedikit ketegangan diantara umat beragama
h. Minoritas thionghua mendapat perlindungan efektif dari pemerintah
i. Indinesia mendapat nama baik didunia internasional
20. hal-hal negatif dari pelaksaan demokrasi terpimpin tahun 1959-1965 ;
a. pelanggaran prinsip ‘kebebasan kekuasaan kehakiman’
b. pengekangan hak-hak asasi warganegara di bidang politik
c. pelampauan batas wewenang
d. pembentukan lembaga Negara ekstra konstitusional yang dimanfaatkan oleh pihak komunis

21. hal-hal positif dari pelaksanaan demokrasi terpimpin tahun 1959-1965 :
a. berhasil menumpas pemberontakan DI/TII
b. berhasi menyatukan irian barat kedalam pangkuan ibu pertiwi
22. hal-hal negatif dari pelaksanaan demokrasi pancasila di masa orde baru :
a. pembatasan hak-hak politik rakyat
b. pemusatn kekuasaan ditangan presiden
c. pemilu yand tidak demokratis
d. pembentukan lembaga ekstra konstitusional
e. terjadi KKN
23. hal-hal positif dari pelaksanaan demokrasi pancasila di masa orde baru :
a. perekonomian indonesia membaik
b. pertumbuhan ekonomi makro dan keberhasilan program KB
c. keberhasilan pembangunan system transmisi
d. sector pertanian menunjukan keberhasilan yang besar
24. hal-hal negatif dari pelaksanaan demokrasi selam masa transisi ( 1998 – sekarang ) :
a. tercerai berainya elit politik nasional maupun lokal
b. partai politik lebih berfungsi sebagai pembunuh
c. militer dan birokrasi yang menghalangi jalannnya demokrasi
d. maraknya kekerasan thd civil society
25. hal-hal positif dari pelaksanaan demokrasi selama masa transisi (1998 –sekarang ) :
a. amandemen UUD yang berlangsung selam 4 kali
b. adanya berbagai perubahan peraturan perundangan di bidang politik seperti pengembangan sistem multi partai dan kebebasan pers


26. apakah bangsa indonesia cocok diperintah dengan cara cara demokratis atau otoriter.
Menurut pendapat saya indonesia cocok diperintah dengan sara demokrasi karena rakyat mempunyai kebebasan dalam menyuarakan suara dan mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, juga mempunyai hak untuk menentukan kepala negara.
27. upaya pemerintah RI dalam melindungi kelompok-kelompok minoritas permanent . menurut pendapat saya upaya pemerintah RI dalam melindungi kelompok minoritas permanent sudah baik karena walauipun minoritas memiliki perbedaan tetapi harus diakui bahwa minoritas juga bagian dari rakyat yang harus didengar dan dipertimbangkan aspirasinya
28. praktik kekerasan seusai pemilihan kepala daerah secara langsung. Menurut penilaian saya praktik kekerasan seusai pemilihan kepala daerah secara langsung
adalah salah karena hal tersebut hanya akan memperpanjang masalah danmerugikan bagi semua pihak, seharusnya pemilu dilaksanakan dengan jujur dan adil.