tugas Pkn materi 4

Ismiyati Kusumawardani

292007016

1. Makna konsep demokrasi dari rakyat yaitu bentuk pemerintahan suatu negara yang kedudukan utamanya/kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat, dan jalannya pemerintahan negara tersebut berdasarkan keinginan rakyat. Dan rakyat bisa berkehendak mengorganisasikan diri dalam sebuah negara guna mewujudkan cita-cita pribadi maupun cita-cita bersama mereka.

2. Makna konsep demokrasi untuk rakyat artinya semua hasil pelaksanaan dan pengawasan kebijakan pemerintah dilakukan demi kesejahteraan rakyat.

3. Prinsip konsultasi pada rakyat artinya dalam menjalankan pemerintahan pejabat pemerintah harus berkonsultasi pada rakyat agar para pejabat pemerintah dapat mengetahui kebijakan-kebijakan apa saja yang diinginkan oleh rakyat. Setelah kebijakan yang sesuai dengan kehendak rakyat ditetapkan pemerintah wajib melaksanakannya secara bertanggung jawab.

4. Prinsip persamaan dalam politik artinya setiap WN mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Dan mereka berhak memanfaatkan kesempatan itu.

5. Hak mayoritas menurut majority rule yaitu mayoritas berhak mengambil keputusan setelah memperhatikan kepentingan minoritas, dan kelompok mayoritas tidak boleh memaksakan pendapatnya untuk menghancurkan minoritas.

6. Kewajiban mayoritas menurut majority rule yaitu dalam mengambil keputusan kelompok mayoritas harus bertindak cermat dan adil agar kesatuan bangsa tetap dipertahankan walau terdapat perbedaan.

7. Hak minoritas menurut majority rule yaitu didengar dan dipertimbangkan aspirasinya.

8. Kewajiban minoritas menurut majority rule yaitu menjalankan keputusan yang sudah diambil/ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.

9. Perbedaan antara mayoritas-minoritas permanen dan mayoritas-minoritas tidak permanen :

· Mayoritas permanen adalah kelompok mayoritas di suatu negara yang terbentuk atas dasar ras, agama, bahasa, etnisitas dan jumlahnya yang sangat banyak.

· Minoritas permanen adalah kelompok minoritas di suatu negara yang terbentuk atas ciri-ciri permanen seperti ras, agama, bahasa, etnisitas atau ciri permanen yang lain dan jumlahnya relatif sedikit

· Mayoritas tidak permanen adalah kelompok mayoritas yang tidak mempunyai ciri permanen yang membentuknya

· Minoritas tidak permanen adalah kelompok minoritas yang tidak mempunyai ciri permanen yang membentuknya

10. Dasar terbentuknya mayoritas-minoritas permanen yaitu terbentuk atas dasar ras, agama, bahasa, etnisitas, atau sesuatu ciri permanen lainnya.

11. Untuk melindungi kepentingan kelompok minoritas permanen dapat dijalankan beberapa alternatif kebijakan seperti :

· Memberi perwakilan proporsional kepada kelompok minoritas.

· Memberikan hak veto kepada minoritas

· Memberikan otonomi khusus bagi minoritas

12. Perbedaan pemerintahan demokrasi dengan pemerintahan kediktatoran

a. Pemerintahan Demokrasi

• Letak kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.
• WN memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik.
• Penguasa memiliki hubungan yang baik dengan rakyat karena dalam pembuatan keputusan penguasa harus mengetahui aspirasi-aspirasi rakyat.
• Keputusan diambil atas dasar aspirasi dari rakyat mayoritas.
• Menganut ideologi terbuka.

2. Pemerintahan Diktator
• Letak kedaulatan berada pada satu partai tunggal.
• WN tidak memiliki hak dalam kegiatan politik, khususnya dalam pengambilan keputusan.
• Hubungan antara penguasa dengan rakyat kurang baik karena keputusan mutlak berada di tangan penguasa.
• Menganut ideologi tertutup/totaliter.
• Monopoli media masssa dan kekuatan bersenjata serta pengendalian terpusat kegiatan ekonomi.

13. Karaktertistik pemerintahan diktator :

• Letak kedaulatan berada pada satu partai tunggal.
• WN tidak memiliki hak dalam kegiatan politik, khususnya dalam pengambilan keputusan.
• Hubungan antara penguasa dengan rakyat kurang baik karena keputusan mutlak berada di tangan penguasa.
• Menganut ideologi tertutup/totaliter.
• Monopoli media masssa dan kekuatan bersenjata serta pengendalian terpusat kegiatan ekonomi.

14. Makna demokrasi berdasarkan sila kesatu Pancasila yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila menolak atheisme maupun propaganda untuk menyebarluaskan atheisme. Para pemeran politik/pemimpin negara juga dituntut agar mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Disamping itu mereka juga harus mengembangkan sikap toleransi antar pemeluk agama dalam segala kegiatan hidup bernegara.

15. Makna demokrasi bedasarkan sila ketiga Pancasila yaitu demokrasi di Indonesia harus mengutamakan integrasi (persatuan kesatuan) bangsa dan tumpah darah Indonesia. Semua perselisihan faham atau konflik harus diselesaikan dangan semangat menjaga persatuan kesatuan bangsa.

16. Makna demokrasi berdasarkan sila kelima Pancasila yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila harus dipergunakan atau diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti bahwa demokrasi berdasarkan Pancasila bukan hanya demokrasi politik melainkan juga demokrasi sosial dan ekonomi.

17. Demokrasi belum dapat dijalankan pada masa awal kemerdekaan karena terhambat oleh usaha Belandauntuk menguasai kembali Indonesia.

18. Hal negatif dari pelaksanaan demokrasi liberal di tahun 1950-an yaitu :

• Usia (masa kerja) rata-rata kabinet yang pendek menyebabkan banyak kebijaksanaan pemerintah jangka panjang tidak dapat terlaksana.
• Terjadi ketidak-serasian hubungan dalam tubuh angkatan bersenjata.
• Terjadi perdebatan terbuka antara Presiden Soekarno dangan tokoh Masyumi Isa Anshary, tentang apakah pergantian Pancasila dengan dasar negara yang lebih Islami akan merugikan umat Kristen dan Hindu ataukah tidak.
• Masa kegiatan kampanye pemilu yang berkepanjangan mengakibatkan meningkatnya ketegangan sosial di masyarakat.
• Kebijakan beberapa Perdana Menteri yang cenderung ingin atau bersifat menguntungkan partainya sendiri sering menimbulkan kerugian bagi perekonomian nasional.
• Pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah-daerah seperti nampak dalam pemberontakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi.

19. Hal positif dari pelaksanaan demokrasi liberal di tahun 1950-an yaitu :

· Badan-badan pengadilan menikmati kebebasan yang besar dalam menjalankan fungsinya, termasuk dalam kasus-kasus yang menyangkut menteri, pimpinan militer, maupun pemimpin-pemimpin partai.

· Pers bebas sehingga banyak variasi isi mass media, ada banyak kritik di surat kabar terutama dalam kolom kartun dan pojok.

· Selama masa itu pemerintah berhasil melaksanakan program-program seperti dalam bidang pendidikan, peningkatan produksi, peningkatan tingkat eksport maupun dalam mengendalikan inflasi.

· Jumlah sekolah bertambah dengan pesat sehingga terjadi peningkatan status sosial yang cepat pula.

· DPR berfungsi dengan baik.

· Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi beberapa pemberontakan.

· Hanya ada sedikit ketegangan di antara umat beragama.

· Minoritas Tionghoa mendapat perlindungan efektif dari pemerintah.

· Indonesia mendapat nama baik di dunia Internasional.

20. Hal-hal negatif dari pelaksanaan demokrasi terpimpin tahun 1959-1965 :

• Pelanggaran prinsip “kebebasan leluasaan kehakiman”
• Pengekangan hak-hak asasi warganegara di bidang politik (berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat)
• Pelampauan batas wewenang
• Pembentukan lembaga negara ekstra konstitusional
• Pengutamaan fungsi pimpinan (presiden)

21. Hal-hal positif dari pelaksanaan demokrasi terpimpin tahun 1959-1965 :

• Keberhasilan pemerintah menumpas pemberontakan DI/TII yang telah berlangsung selama hampir 14 tahun.
• Keberhasilan menyatukan Irian Barat ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi setelah cukup lama menjadi sengketa dengan pihak Belanda

22. Hal negatif dari pelaksanaan demokrasi Pancasila di orde baru :

• Pembatasan hak-hak politik
• Pemusatan kekuasaan di tangan presiden
• Pemilu yang tidak demokratis
• Pembentukan lembaga ekstra konsitusional
• Terjadi pemasungan hak-hak politik

23. Hal positif dari pelaksanaan demokrasi pancasila di orde baru :

• Pertumbuhan ekonomi makro dan keberhasilan program KB telah meningkatkan GNP perkapita Indonesia sebesar 4.3% per tahun.
• Kapasitas PLN meningkat.
• Jumlah sakluran telepon meningkat.
• Panjang jalan meningkat.
• Keberhasilan pembangunan sistem transmisi lewat satelit telah melancarkan komunikasi dari Jakarta ke seluruh pelosok tanah air.
• Kemakmuran dari minyak digunakan untuk membiayai ribuan sekolah, puskesmas dan masjid.
• Pendidikan tingkat dasar telah diwajibkan bagi seluruh anak-anak Indonesia.

24. Hal negatif dari pelaksanaan demokrasi selama masa transisi :

• Tercerai berainya elit politik nasional maupun lokal.
• Partai politik lebih berfungsi sebagai pembunuh, ketimbang sebagai pengembang demokrasi.
• Militer dan birokrasi yang menghalangi jalan demokrasi.
• Maraknya kekerasan terhadap civil society oleh kelompok-kelompok kakerasan di masyarakat.

25. Hal positif dari pelaksanaan demokrasi selama masa transisi :

• Pelaksanaan pemilu yang relatif lebih demokratis dan tertib
• Amandemen UUD 45 yang telah berlangsung selama 4 kali

26. Bangsa Indonesia lebih cocok dipimpin dengan cara demokratis karena dengan cara demokrasi cita-cita negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat lebih mudah terpenuhi serta akan terwujud hubungan yang baik antara pemimpin dengan warganya. Dan masyarakat bisa lebih kreativ karena mereka bisa dengan bebas mengemukakan pendapat mereka asalkan tidak bertentangan dengan dasar negara Indonesia.

27. Upaya pemerintah RI dalam melindungi kelompok-kelompok minoritas permanen belum begitu baik karena saat ini masih ada kelompok minoritas permanen yang menjadi korban atas kelompk mayoritas permanen.

28. Menurut saya praktek kekerasan seusai pemilihan kepala daerah secara langsung sangat memprihatinkan karena adanya calon-calon yang kalah tidak mau menerima kekalahannya dengan lapang dada sehingga mereka mengerahkan pendukungnya untuk membuat kekacauan sehingga menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi orang banyak. Dan itu sangat sangat merugikan.